Pemkab Anambas Bertekad Berantas Illegal Logging

374
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ingin melakukan pemberantasan penebangan kayu liar. Hal ini karena hutan memiliki nilai strategis dalam bidang pembangunan nasional dan lingkungan hidup. Gangguan dan ancaman terhadap hutan dan hasil hutan dapat mempengaruhi kesinambungan lingkungan sehingga pemda perlu mengamankan hutan.

“Penebangan liar perlu dicegah dan diberantas,” Kata Kepala Dinas Kehutanan dan Pertanian Catharina Rabu (24/8).

Apalagi saat ini keadaan hutan di Anambas sudah sangat mengkwatirkan ditingkat perambahan kawasan hutan dan laju degradasi kawasan hutan diwilayah Anambas. Dikarenakan rasio kebutuhan kayu lokal berbanding terbalik dengan ketersedian bahan baku dan kawasan hutan.

Salah satu upaya nyata dari pemerintah daerah yakni dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 212 tahun 2016 tentang satuan tugas pemberantasan penebang kayu secara ilegal dalam kawasan hutan dan peredarannya di wilayah Anambas. “Segala tindakan bagi penebang kayu secara ilegal akan ditindak oleh satgas,” ungkapnya lagi.

Satgas terdiri dari tim pengarah, tim pengendali dan tim operasi. Tim pengarah bertugas memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait. Selain itu tim ini juga memiliki tugas dalam mengambil langkah yang diperlukan terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan illegal logging.

Tim pengendali bertugas memantau dan mengendalikan pelaksanan operasi penanggulangan pencegahan serta memberikan bimbingan teknis tentang pelaksanaan operasi tersebut. Sedangkan tim operasi berfungsi melaksanakan operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan sesuai dengan surat tugas dari instansi yang berwenang.

“Satgas itu sudah terbentuk dan segera melaksanakan tugasnya. Satgas nantinya dalam melaksanakan tugas akan bertanggung jawab kepada Bupati,” jelasnya.

Jika hal ini tidak diatur maka, dikwatirkan akan timbul permasalahan kedepanya. Kerusakan yang dimaksud bermacam-macam seperti hutan gundul, erosi dan sudah tentu penyerapan air berkurang. Jika masyarakat ingin memiliki atau memanfaatkan kayu mesti melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

Hal itu sudah disampaikan kepada seluruh pemerintah desa terkait keinginan masyarakat mendapatkan kayu bisa mengajukan permohonan izin dari desa. “Kepala desa yang bisa menerbitkan izin yakni kades yang sudah mendapatkan pelatihan, jika ada kades yang belum mendapatkan pelatihan bisa meminta tolong kepada kades lain yang sudah mendapatkan pelatihan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU),” jelasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar