Penyaluran DAU Ditunda, Tunjangan 4.436 PNS dan Gaji 881 Guru Honorer Dipotong

10376
Pesona Indonesia
Apri Sujadi. foto:fatih/batampos
Apri Sujadi. foto:fatih/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Pusat melakukan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan sebesar Rp 8.144.914.147 setiap bulannya dari September-Desember atau sebesar Rp 32 miliar lebih selama empat bulan. Akibat pemangkasan itu, Pemkab Bintan bersama DPRD Bintan menggelar rapat pembahasan pengefisiensian dan perasionalan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 di Ruang Rapat Komisi II DPRD Bintan dan dilanjutkan Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perubahan APBD-P 2016 di Gedung DPRD Bintan, Rabu (24/8)

Dalam rapat yang dihadiri Bupati Bintan, Apri Sujadi, Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, Sekda Bintan, Lamidi, Ketua DPRD Bintan, Lamen Sarihi dan seluruh Anggota DPRD dan SKPD Bintan itu menyepakati melakukan pemangkasan berbagai kegiatan yang dialokasikan di APBD-P 2016 sebesar Rp 35 miliar. Itu semua dilakukan bukan hanya karena adanya penundaan penyaluran DAU sebesar Rp 32 miliar lebih tetapi juga disebabkan oleh pemotongan tunjangan profesi sebesar Rp 7 miliar lebih.

“APBDP 2016 sebesar Rp 997 miliar. Itu semua sudah diefisiensi dengan adanya penundaan saluran DAU dan tunjangan profesi,” ujar Bupati Bintan, Apri sujadi usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Bintan.

Penyaluran DAU yang ditunda Pemerintah Pusat, lanjutnya, diefisiensi dengan melakukan pengurangan belanja langsung dan tak langsung pada APBDP 2016. Diantaranya di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Bintan sebesar Rp 6,437 miliar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sebesar Rp 3,703 miliar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 3 miliar, Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar Rp 1,134 miliar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar Rp 490 juta, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Rp 7,1115 miliar, Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp 600 juta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) sebesar Rp 1,34 miliar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebesar Rp 100 juta dan pemotongan tunjangan PNS di 36 SKPD sebesar Rp 13,440 miliar.

“Kita terpaksa memotong tunjangan 4436 PNS di lingkungan Pemkab Bintan sebesar Rp Rp 13,440 miliar dan pemotongan gaji 881 guru honorer sebesar Rp 1,762 miliar,” katanya.

Diakuinya kondisi keuangan Pemkab Bintan bukan lagi defisit melainkan sangat goyang. Itu semua bukan saja dikarenakan ditundanya DAU dari Pemerintah Pusat tetapi juga dikarenakan minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan belum disalurkannya Dana Tunda Salur (DTS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri ke Pemkab Bintan.

Agar kejadian seperti ini tak terulang dan berimbas fatal kepada keuangan daerah, kata Apri, perlu adanya suatu perubahan penuh dalam sistem tatanan pemerintahan. Khususnya dalam meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dibutuhkan orang-orang yang ahli. Sehingga defisit keuangan yang akan terjadi tak begitu bergejolak dengan kegiatan pemerintah.

“Kita akan tingkatkan PAD kedepannya. Semua itu kita lakukan untuK mengantisipasi terjadinya defisit anggaran yang dapat dipastikan akan kembali terjadi 2017 mendatang,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar