Target Tingkatkan PAD, Pemprov Sumsel Rombak Dispenda

622
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, membuat pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), harus mengatur otak menyesuaikan porsi belanja negara. Sementara realisasi pendapatan asli daerah (PAD), masih anjlok.

“Kondisi ini membuat realisasi pajak masih rendah,” tukas Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman. Untuk itu kepada Plt Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumsel yang baru, Marwan Fansuri, diminta bekerja keras untuk meningkatkan target PAD maupun potensi pajak yang baru.

Demikian ditekankan Mukti, dalam pelantikan sejumlah pejabat eselon II hingga 4, di Gedung Bina Praja, Pemprov Sumsel, kemarin (24/8). Marwan Fansuri yang sebelumnya Kepala UPTD Dispenda Banyuasin, dilantik sebagai Sektetaris Dispenda Sumsel sekaligus Plt Kadispenda Sumsel.

Marwan menggantikan Muslim, yang digeser menjadi Kepala Badan Arsip Pemprov Sumsel. Lanjut Mukti, PAD Sumsel 40 persen berasal dari Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB). Namun realisasinya sampai saat ini masih kecil, imbas dari harga komodisi yang masih anjlok.

“Karena itu, Kadispenda harus mampu konsolidasi dan bekerjasama. Baik dengan bawahan maupun atasan, untuk memaksimalkan PAD,” tegasnya, Dijelaskan, seorang pegawai itu harus care, fair dan share dengan para pegawai. Meski ada beberapa hal yang tidak boleh dibuka semua, seperti anggaran.

Selain itu, beber Mukti, ada pegawai yang sudah 20 tahun menjabat di dinas itu (Dispenda Sumsel), sehingga perlu dilakukan rotasi. Pegawai dimintanya harus melakukan koreksi, kenapa tidak naik-naik (karirnya. Semisal apakah sudah bekerja dengan baik. “Paling penting dalam menjalankan tugas adalah menguasai aturan hukum,” ungkap seperti diberitakan Sumatera Ekspress (Jawa Pos Group), hari ini (25/8).

Dijelaskan dia, pegawai itu harus ada peningkatan SDM dan pengembangan pengetahuan. Semakin tinggi jabatan, maka harus tinggi wawasannya. Misalnya, dinas perternakan harus sudah mengetahui apa saja kebijakan dari pemerintah pusat dan terbaru. ”Setiap pegawai yang memenuhi kriteria, punya peluang untuk menjabat. Aalagi untuk pejabat yang eselon dua pada 2017 akan dilakukan lelang jabatan,” paparnya.

Plt Kadispenda Pemprov Sumsel yang baru, Marwan Fansuri, mengatakan, dirinya akan memaksimalkan potensi pendapatan pajak yang baru. Seperti pajak alat berat dan air permukaan. Selain itu, akan memaksimalkan dengan menjemput bola dengan door to door. ”Nanti akan kami lihat dulu datanya, potensi yang masih mungkin untuk dikejar,” katanya.

Setelah itu, dirinya akan melakukan konsolidasi dengan UPTD Dispenda dan Ditlantas, sebab mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat. ”Kami pun akan memberikan kesadaran arti penting dari pajak kendaraan roda dua maupun roda empat. Sebab pajak ini dari dan untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Tidak hanya itu, kata dia, pihaknya pun akan mengejar kendaraan dinas maupun operasional perusahaan di kabupaten/kota yang menunggak pajak. Pasalnya, disinyalir banyak kendaraan yang belum bayar pajak. Apalagi, saat ini tengah ada pemutihan pajak. ”Kami akan beri peringatan. Kalau memang tidak ada jalan keluar, maka kami akan lakukan itu dan mengeskpos ke media,” ancamnya.

Di bagian lain, sebenarnya ada 96 pejabat yang akan dilantik kemarin. Mulai dari eselon I satu orang, eselon II 33 orang, dan 62 orang eselon IV. Hanya saja, dalam pelantikan yang hadir 89 orang. Namun hanya Kepala Badan Arsip Pemprov Sumsel dan Plt Kadispenda Pemprov Sumsel, yang disebutkan secara jelas jabatan (posisi) mereka.

Sementara untuk pejabat lain yang dirotasi maupun dilantik definitif tidak disebutkan. Seperti Plt Kabag Pemberitaan Iqbal Alisyabana, Plt Kabag Protokol M Fariz, Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumsel, Zainal Arifin dan puluhan pejabat lainnya.

Informasinya, ada pegawai yang sudah mengetahui penempatan posisi baru mereka. Ada pula yang dilantik namun belum mengetahui posisinya kemana. Ketika ditanyakan hal itu, Kepala BKD Sumsel, Muzakir, mengaku data tersebut ada pada humas dan protokol pemprov. ”Sementara itu saja, Pak Marwan Fansuri dan Pak Muslim yang baru dilantik,” cetus Muzakir. (yun/air)

Respon Anda?

komentar