Transfer DAU Kepri Ditunda, Ternyata Ini Penyebabnya!

2147
Pesona Indonesia
 Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kepri, Didyk Choiroel. foto:jailani/batampos
Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara Kepri, Didyk Choiroel. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Tidak sehatnya laporan keuangan Pemprov Kepri yang disampaikan ke Kementerian Keuangan, menjadi penyebab ditundanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Kepri. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Didyk Choiroel mendorong Pemprov Kepri untuk menggesa pekerjaan yang belum terlaksana.

“Setiap daerah harus melaporkan realisasi penggunaan APBD. Daerah yang penyerapannya diatas 30 persen dinilai tidak sehat laporan keuangannya,” ujar Didyk menjawab pertanyaan media di Kantor Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Rabu (24/8) di Tanjungpinang.

Ditegasnnya, kebijakan tersebut merupakan penegasan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125 tahun 2016. Dijelaskannya, selain tidak sehatnya laporan keuangan daerah, juga disebabkan tidak tercapainya penerimaan negara untuk memenuhi pengeluaran negara. Tujuannya tentu untuk mengendalikan keuangan negara.

“Penentuan daerah dan besaran bersarkan perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas 2016 di daerah pada akhir tahun 2016 mendatang,” jelas Didyk.

Masih kata Didyk, laporan keuangan yang kurang bersahabat, membuat keuangan mengendap di kas daerah. Ini yang menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan. Sehingga terjadi penundaan dari September sampai Desember mendatang. Padahal DAU digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional. Selain itu juga belum direalisasikan keuangan negara dengan kebutuhan daerah.

“DAU kalau ditransfer ke daerah penyerapannya harus 70 persen. Karena kalau sisanya diatas 30 persen menunjukan laporan keuangan daerah tidak sehat,” jelasnya lagi.

Disebutkannya juga, selain Provinsi Kepri yang terkena dampak penundanaan DAU, daerah lain di Kepri yang ikut didalamnya adalah Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Bintan. Adapun jumlah pagu DAU Pemprov Kepri nilainya Rp 866 miliar. Realisasi perbulannya Rp 72 miliar. Akan tetapi karena kena imbas penundaan DAU dari September sampai Desember akan mengalami penundaan sebesar Rp 15 miliar. Sementara itu proyeksi penyaluran DAU setelah penundaan adalah Rp 56,5 miliar.

“Secara keseluruhan DAU untuk Provinsi Kepri yang ditunda oleh pusat adalah Rp 62 miliar,” sebut Didyk.

Didyk juga menyebutkan Kabupaten Karimun Pagu DAU sebesar Rp 385 miliar realiasi perbulan Rp 32 miliar. Adapun jumlah penundaannya sebesar Rp 6,9 miliar. Dan realiasi akhir setelah penundaan adalah Rp 25 miliar. Berikutnya adalah Kabupaten Lingga dengan jumlah DAU Rp 412 miliar. Realiasi perbulan Rp34 miliar. Adapun jumlah penundaan DAU setiap bulan sampai Desember mendatang adalah Rp 7,4 miliar. Realisasi setelah penundaan sebesar Rp 26 miliar.

“Begitu juga Kabupaten Bintan jumlah DAU Rp 449 miliar, realiasi perbulan Rp 37 miliar. Adapun jumlah penundaan setiap bulan sampai Desember sebesar Rp 8,1 miliar. Realiasi setelah itu adalah Rp 29 miliar. Baik Pemprov maupun Karimun, Lingga dan Bintan masuk kategori sedang yakni 21,73 persen,” tutup Didyk.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri, Naharudin mengatakan kebijakan menjadi kabar yang tidak mengenakan bagi Provinsi Kepri. Karena akan mengganggu rencana kerja Pemprov Kepri. Menyikapi hal ini, tentuny akan didudukan bersama dengan Banggar DPRD Kepri.

“Saat ini kita sudah mulai membahas struktur APBD Perubahan. Tentu kebijakan PMK akan mengganggu rencana kerja kita. Karena selain untuk gaji dan operasional juga untuk pembangunan,” ujar Nahar.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar