Draf RPJMD Kepri Masih Amburadul

457
Pesona Indonesia
 Gubernur Nurdin dan Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood menerima catatan dari Fraksi PDIP mengenai Ranperda RPJMD, Senin (18/7). foto: ist
Gubernur Nurdin dan Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood menerima catatan dari Fraksi PDIP mengenai Ranperda RPJMD, Senin (18/7). foto: ist

batampos.co.id – Draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 masih begitu amburadul. Sebagaimana yang diutarakan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Suryani, bahwa ia bersama rekan-rekannya mesti mengoreksi secara menyeluruh tanpa terkecuali.

“Pembahasannya masih awal sekali. Karena banyaknya data yang salah dari bab ke bab yang lain,” kata Suryani, Kamis (25/8).

Beberapa perbaikan atau pun catatan yang sempat dikritisi sejumlah Fraksi di DPRD Kepri rupanya belum semuanya digarap dengan baik. Misalnya, kata Suryani, menjabarkan jenis-jensis rencana program pembangunan kemaritiman di Kepri yang tertuang pada visi gubernur.

“Konsentrasi pemerintah selama lima tahun ke depan ini belum terlihat secara gamblang. Pembangunan maritim, misalnya. Sektor apa yang mau diandalkan itu tidak dijelaskan. Budidayanya kah? Pariwisatanya kah? Sudah berulang kali kami ingatkan hal ini ke gubernur,” ujar Suryani.

Tentu saja hal ini kian melengkapi preseden buruk kinerja Pemerintah Provinsi Kepri. Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya pengesahan RPJMD 2016-2021 saja sudah meleset dari tenggat yang ditetapkan. Kemudian draf yang disusun pun belum begitu meyakinkan di mata Pansus.

Pansus RPJMD, kata Suryani, juga tidak mau tergesa-gesa dalam pembahasan ini. Kalau hanya sekenanya dan sekadar formalitas, kata dia, tentu mudah saja. Tapi demi pembangunan Kepri yang lebih baik ke depannya, Suryani menegaskan Pansus RPJMD ingin memberikan yang terbaik. Termasuk tak bosan-bosan memberikan masukan dan kritik.

“RPJMD kan buat lima tahun ke depan. Kalau mau sekenanya sih bisa saja. Tapi ini juga nanti dievaluasi di Kemendagri. Kami tidak mau seperti LKPD sebelumnya, yang tidak nyambung itu,” ungkapnya.

Kendati begitu, Suryani meyakinkan, tim Pansus RPJMD tidak kerja setengah hati. Mengingat waktu yang diberikan guna membahas kelanjutan pengesahan ranperda ini tidak cukup lama. “Sebagaimana SK yang telah diturunkan, kami cuma punya waktu 30 hari kerja menggarap RPJMD ini,” katanya.

Dalam kurun sebulan itu, Pansus RPJMD mesti memaksimalkan setiap waktu yang ada. Mengingat serentetan agenda lain yang cukup padat ikut mengiringi. Mulai dari kesibukan agenda pemerintahan memeperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan sepanjang 14-18 Agustus, lalu pada 22-28 Agustus ada pembahasan di Badan Anggaran yang melibatkan seluruh anggota legislatif. Kemudian disusul masa reses selama 2-8 September.

“Kami targetkan paling tidak minggu ketiga bulan September itu sudah rampung,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar