Kecamatan Layangkan Surat Edaran Penertiban Ternak di Daik

498
Pesona Indonesia
Ternak lembu warga yang dilepaskan begitu saja hingga berkeliaran di jalan. foto:hasbi/batampos
Ternak lembu warga yang dilepaskan begitu saja hingga berkeliaran di jalan. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Meski surat edaran terkait penertiban hewan ternak telah dilayangkan pihak Kecamatan Lingga, namun di lapangan penegakan perda oleh Satpol PP belum juga terlihat. Padahal hal tersebut telah tertuang dalam Perda Nomor 26 Tahun 2011 dan Perbup Nomor 19 Tahun 2011. Diperkuat pula dengan keputusan bersama dari hasil rapat di kantor Kecamatan Lingga tanggal 16 Agustus sampai 22 Agustus 2016 lalu.

Pantauan dilapangan, ternak lembu milik warga masih berkeliaran di jalan-jalan umum kota Daik, pusat ibukota Kabupaten Lingga. Ternak yang tidak terurus tanpa tali dan kandang tersebut kerap meresahkan warga akibat merusak tanaman dan menjadi penyebab laka lantas hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa beberapa waktu lalu.

“Surat edaran hasil keputusan rapat bersama sudah kami keluarkan. Dengan Nomor 524/138-LGA/191. Di tempat-tempat umum sebagai sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik ternak juga sudah kami tempelkan. Mulai berlaku tanggal 23 Agustus 2016 ini,” ungkap Camat Lingga, Agus Karyadi kepada koran Batam Pos, Kamis (25/8).

Isi dalam surat edaran tersebut, diperkuat dengan Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (K3) dan Perbup Nomor 19 Tahun 2011. Disampaikan Agus, mulai tanggal 16 hingga 22 Agustus, pemerintah memberi batas waktu 1 minggu kepada pemilik ternak agar tidak dibiarkan berkeliaran. Begitu juga tembusan kepada dinas dan instransi terkait.

“Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban penangkapan bersama Muspika, instansi terkait dalam hal ini dinas Pertanian dan Kehutanan dan Satpol PP sebagai penegak perda,” ungkapnya.

Sementara dilapangan, aksi dinas terkait belum juga terlihat meski surat edaran telah berjalan selama tiga hari. Ternak warga masih banyak berkeliaran.

Kasatpol PP, Abdul Jamal yang dikonfirmasi terkait hal ini malah berdalih jika pihaknya tidak melakukan tindakan karena belum ada keputusan dari hasil rapat beberapa waktu lalu. “Belum bisa kita lakukan, menunggu surat kesepakatan bersama,” kata Jamal.

Sementara pihak kecamatan, telah mengirimkan surat tebusan kepada satpol PP sebagai penegak perda. Jamal juga berdalih, untuk penertiban, pihaknya tidak memiliki lahan terhadap hewan ternak yang ditangkap nanti. “Lahan juga kami belum ada,” kata Jamal. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar