Penerapan Asuransi Penumpang Pompong Segera Berlaku

427
Pesona Indonesia
Warga menaiki pompong menuju pulau Penyengat di Dermaga Penyengat Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Penumpang boleh menolak jika pompong melebihi muatan. F.Yusnadi/Batam Pos
Warga menaiki pompong menuju pulau Penyengat di Dermaga Penyengat Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Penumpang boleh menolak jika pompong melebihi muatan. F.Yusnadi/Batam Pos
Warga menaiki pompong menuju pulau Penyengat di Dermaga Penyengat Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Penumpang boleh menolak jika pompong melebihi muatan. F.Yusnadi/Batam Pos
Warga menaiki pompong menuju pulau Penyengat di Dermaga Penyengat Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. PenumpangĀ akan mendapatkan asuransi ketika membeli tiketĀ . F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Wacana pemberlakuan asuransi keselamatan jiwa kepada setiap penumpang transportasi laut di Tanjungpinang mulai digesa. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi lintas instansi di Rupatama Polres Tanjupinang, Kamis (25/8) kemarin, semua sepakat setiap penumpang mesti dilengkapi asuransi atas setiap tiket penyeberangan yang dibeli.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan memfasilitasi pembentukan badan hukum yang menaungi para penambang pompong. Tidak hanya rute Tanjungpinang-Penyengat saja. Melainkan juga Pelantar Satu-Senggarang dan Pelantar Dua-Kampung Bugis.

“Kami pastikan bantu pembentukan badan hukumnya. Karena asuransi itu baru bisa diterapkan kepada sebuah badan hukum. Sementara yang ada saat ini kan hanya asosiasi atau persatuan saja,” kata Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansah, ditemui usai rapat.

Badan hukum yang segera dibentuk ini, sambung Lis, harus mengikat seluruh penambang pompong tanpa terkecuali. Termasuk tiga rute yang setiap hari melayani penyeberangan masyarakat itu. Lis mengaku, sebagian besar pengurus asosiasi penambang pompong itu sudah menyatakan persetujuannya.

“Entah nanti bentuknya apa, tetap asosiasi atau koperasi, tergantung nanti. Yang jelas, kami tanggung semua biayanya,” tegas Lis.

Dari sudut pandang Lis, ada baiknya dibentuk semacam koperasi. Karena itu akan memudahkan pencairan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun pusat. Saran ini akan disampaikannya pada rapat bersama seluruh penambang pompong. Pembentukan badan hukum seperti koperasi dinilainya bakal lebih longgar dan fleksibel fungsinya.

“Misalnya, kalau ada pompong anggotanya yang rusak, dari sistem koperasi kan bisa diatur dana perbaikannya. Tapi soal bentuk badan hukumnya apa, perlu rapat dulu,” ujarnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar