Polres Limpahkan Berkas Korupsi Dinskes Anambas ke Kejaksaan

508
Pesona Indonesia
Polres Natuna menunjukkan berkas kasus korupsi  belanja rutin puskemas keliling Kabupaten Anambas sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. foto:aulia rahman/batampos
Polres Natuna menunjukkan berkas kasus korupsi belanja rutin puskemas keliling Kabupaten Anambas sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. foto:aulia rahman/batampos

batampos.co.id – Kasus dugaan korupsi belanja rutin puskemas keliling Kabupaten Anambas yang ditangani Polres Natuna dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Natuna, Kamis (25/8). Penyidik sudah memintai keterangan 20 saksi dalam kegiatan rutin puskesmas keliling tahun 2013 lalu.

Kapolres Natuna AKBP Charles Panutu Sinaga mengatakan, berkas kasus dugaan korupsi belanja rutin puskesmas keliling tahun 2013 sudah lengkap, tiga tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan.

Kasus dugaan korupsi belanja rutin Dinas Kesehatan Anambas ini, kata Charles, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,2 miliar berdasarkan audit BPKP Kepri. Dari alokasi anggaran dalam APBD Anambas tahun 2013 sebesar Rp 3,1 miliar.

Dalam kasus tersebut, tiga pejabat pemerintah Anambas ditetapkan tersangka. Yaitu kepala dinas kesehatan SM,55, SY, 55 pejabat penerima hasil pekerjaan dan YD, 30, sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Tiga tersangka dijerat pasal 2, (1) jo pasal pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 nomor 20 tahun 2001tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dijelaskan Charles, kasus dugaan korupsi belanja rutin puskesmas keliling sudah bergulir sejak bulan Febuari 2016 dan tiga tersangka ditahan pada bulan Mei lalu di Polres Natuna.

Pada belanja rutin puskesmas keliling Dinas Kesehatan Anambas tahun 2013 lalu dianggarkan sebesar Rp 3,1 miliar. Berupa anggaran bahan bakar minyak, belanja suku cadang dan jasa servis. Namun dalam pelaksaannya terdapat penyimpangan alias fiktif, tidak sesuai antara laporan realisasi anggaran dan belanja.

Di dinas kesehatan terdapat 8 puskesmas keliling, ada dua armada pukesmas kondisi rusak. Tetapi sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2013, terdapat laporan belanja BBM, perawatan dan belanja suku cadang

“Jadi jumlah BBM di delivery order, tidak sesuai yang diisi ke puskel. Dan ada puskel yang rusak, tetapi ada DO pengambilan BBM, dan jumlah dana yang direalisasikan, ini menjadi temuan,” ujar Charles.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar