Serapan APBD Kepri Lemah

596
Pesona Indonesia
Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Sardison. foto:yusnadi/batampos
Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Sardison. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Kepala Biro Pembangunan Provinsi Kepri, Sardison mengakui serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri tidak mencapai target yang diharapkan. Konsekuensi dari pada itu adalah terkenanya kebijakan penundaan Dana Alokasi Khusus (DAU) dari Pemerintah Pusat.

“Serapan keuangan kita sekarang ini masih pada angka 33,2 persen. Padahal target yang kita patok adalah 36,2 persen dari nilai APBD Kepri Rp 3.056 triliun. Sehingga terjadi deviasi sekitar 2,8 persen,” ujar Sardison menjawab pertanyaan wartawan, Kamis (25/8) di Tanjungpinang.

Menurut Sardison, rendahnya serapan tersebut, tidak lepas karena sindrom defisit anggaran. Sehingga setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kepri, tidak berani untuk melaksanakan kegiatan. Belum lagi ditambah efesiensi kegiatan, karena defisit. ”

“Untuk progres fisik secara keseluruhan baru mencapai 58 persen. Jumlah ini akan bertambah pada rapat evaluasi pembangunan di bulan September mendatang,” papar Sardison.

Masih kata Sardison, dari Rp 1,6 triliun belanja langsung, Kepri sudah melaksanakan sampai pertengahan Juli sebanyak 179 paket kegiatan yang tersebar di beberapa SKPD strategis. Seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan. Adapun nilainya Rp 254 miliar. Sedangkan rencana awal ada 420 paket kegiatan. Artinya, masih banyak kegiatan yang akan ditunda.

“Kebijakan ini juga terpaksa dilakukan. Yakni untuk menghindari terjadinya hutang kepada pihak ketiga. Karena kondisi defisit semakin melebar yakni mencapai Rp 597 miliar,” jelas Sardison.

Dikatakannya juga, terkait berkurangnya penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAU) dari Pemerintah Pusat, tidak terlalu mempengaruhi masalah gaji pegawai. Karena pusat melihat, adanya ketersediaan anggaran di kas daerah yang sudah diperhitungkan. Dijelaskannya, finalti yang diberikan memang tidak bisa dipungkiri, karena persoalan realasi penyerapan APBD Kepri.

“Kita mendorong setiap SKPD untuk mempercepat penyerapan anggaran. Sehingga kedepan, kita tidak terkena finalti. Karena rendahnya penyerapan anggaran yang dilaporkan,” tutup Sardison.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri, Andri Rizal masih bungkam terkait hal ini. Padahal terkait kondisi keuangan Pemprov Kepri merupakan tanggungjawab BPKAD Kepri secara teknis untuk menjelaskan kepada publik.

Sebelumnya diberitakan, tidak sehatnya laporan keuangan Pemprov Kepri yang disampaikan ke Kementerian Keuangan, menjadi penyebab ditundanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Kepri. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Dirjen Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri, Didyk Choiroel mendorong Pemprov Kepri untuk menggesa pekerjaan yang belum terlaksana. (jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar