Oktober Provinsi Bengkulu Lakukan Pemutihan Pajak Kendaraan

1510
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Angka yang belum membayar pajak kendaraan bermotor baik roda dua (sepeda motor) dan roda empat di Provinsi Bengkulu ternyata cukup banyak.

Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) berencana akan melakukan program pemutihan pajak kendaraan untuk memancing agar para pengguna kendaraan yang menunggak pajak dapat membayar secara rutin.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi, Edyarsyah, S.Sos, MM, jumlah pengguna kendaraan yang tidak taat pajak cukup tinggi.

Bayangkan, dari sekitar 70 ribu kendaraan yang tersebar di kabupaten/ kota se-Provinsi Bengkulu yang melakukan pembayaran pajak baru 60 persen saja atau sekitar 42 ribu. Sementara sisanya 40 persen lagi atau sekitar 28 ribu tak membayar.

“Kita rencanakan akan ada pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Oktober mendatang,” kata Edyarsyah seperti diberitakan Bengkulu Ekspress (Jawa Pos Group) hari ini (28/8).

Menurut Edyarsyah, menindaklanjuti hal tersebut dirinya sudah mendatangi Polda Bengkulu untuk membahas hal tersebut dengan Direktur Lalu Linas Polda Bengkulu atau pejabat berwenang. Namun karena suatu kegiatan lain sehingga pertemuan tersebut belum bisa terlaksana. Akan tetapi hal ini sudah dibicarakan dengan Jasa Raharja.

“Makanya saya baru pulang dari Dirlantas Polda, karena berhalangan, saya hanya dengan Jasa Raharja, kami sepakat mungkin di bulan Oktober, kita akan ada pemutihan (pajak) dulu, biar masyarakat kita yang ada di daerah-daerah atau dikampung yang sudah mati pajak,” terangnya.

Disisi lain, Edyarsyah mengungkapkan, untuk kendaraan dinas milik pemerintah juga cukup banyak yang menunggak. Meski tidak ingat persis angkanya, namun hal ini menurutnya menjadi pertanyaan alasan tidak membayar tersebut. Padahal biasanya untuk pajak kendaraan dinas sudah dianggarkan untuk membayar pajaknya.

Maka dari itu, kedepan, pihaknya sudah secara resmi menyurati Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu dengan tujuan jika ada evaluasi kendaraan dinas diminta juga mengecek pajak kendaraan dinas tersebut.

“Kendaraan dinas banyak yang nggak bayar, cuma usaha saya sebagai Plt saya sudah kirim surat kepada kepala inspektur, ketika pemeliharaan tolong dicek, bayar tidak dia pajaknya,” katanya.

Dikatakannya, kendaraan dinas yang banyak tidak membayar rata-rata adalah kendaraan roda dua yang merupakan bekas dari kementerian yang diserahkan ke daerah. Dari beberapa alasan yang mereka terima, kendaraan dinas tersebut tidak dibayar lantaran BPKBnya sudah tidak ada lagi.

“Ada persoalan, BPKBnya nggak ada , mungkin juga kan, rencana kita akan dibicarakan dengan Polri yang BPKB nggak ada, jadi seperti itu jalan keluarnya,” demikian Edyarsyah. (jpg)

Respon Anda?

komentar