DAU Ditunda, Bupati Karimun Temui Dirjen Anggaran

1487
Pesona Indonesia
Bupati Karimun, Aunur Rafiq. foto:tri haryono/batampos
Bupati Karimun, Aunur Rafiq. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Kabupaten Karimun termasuk salah satu daerah yang ditunda atau ditahan dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat sebesar Rp 27,9 miliar lebih, disebabkan pemerintah kabupaten dinilai memiliki kas daerah yang cukup. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karimun akan segera menindaklanjuti masalah ini dengan cara menemui Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran di Kementerian Keuangan.

”Masalah ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, karena memang keuangan kita sedang defisit. Artinya, dengan kondisi keuangan kita yang minim ditambah lagi dengan ditundanya pembayaran DAU dari pemerintah pusat, akan semakin memperburuk kondisi keuangan kita. Untuk itu, hari Selasa (30/8) saya akan menemui Dirjen Anggaran Kemenkeu,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq kepada koran Batam Pos, Sabtu (27/8).

Rencananya, kata Rafiq, pertemuan tersebut akan menjelaskan posisi kas daerah pada saat akhir tahun 2015. Memang, pada akhir tahun lalu kondisi kas daerah lebih dari Rp100 miliar. Namun, banyaknya uang di dalam kas tersebut sudah diperuntukkan untuk membayar hutang Rp 95 miliar kepada pihak ketiga atau kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan tahun lalu dan dibayar pada tahun ini.

”Kemudian, di dalam kas pada saat itu juga terdapat dana badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD. Dan, ini sudah dibuktikan dengan dilakukannya pemeriksaan oleh BPK RI. Hasilnya, sisa di dalam kas hanya ada Rp 2 miliar. Untuk itu, kesalahan saya melihat dalam hal ini pihak Kemenkeu dalam membaca anggaran murni 2016. Seharusnya, sebelum mengambil langkah penundaan, terlebih dulu dapat menghubungi pemerintah daerah,” ungkapnya.

Bupati juga menyebutkan bahwa jangan disebabkan kondisi APBN atau keuangan di pemerintah pusat krisis atau defisit, imbasnya hak daerah juga menjadi sasaran. Untuk itu, selain akan menemui Dirjen Anggaran di Kemenkeu, pihaknya juga akan membawa surat resmi. Intinya, surat itu akan menjelaskan posisi kas daerah dan juga meminta pemerintah pusat agar segera mentransfer DAU tersebut. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar