PT Sacova di Anambas Tidak Jadi Ditutup dengan Syarat

627
Pesona Indonesia
Bupati Natuna, Hamid Rizal. foto:aulia rahman/batampos
Bupati Natuna, Hamid Rizal. foto:aulia rahman/batampos

batampos.co.id – Perusahaan asal Malaysia PT Sacova Indonesia yang berada di Tanjung, Desa Tarempa Barat kemungkinan besar tidak jadi ditutup. Perusahaan asing yang bergerak dibidang telekomunikasi itu nantinya akan diajak kerjasama dengan salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang yang sama namun tentunya dengan sejumlah persyaratan.

“Perusahaan itu tidak ditutup tapi akan diajak kerjasama dengan salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak dibidang yang sama, untuk memajukan telekomunikasi di Anambas,” ungkap Bupati Natuna Hamid Rizal saat menghadiri acar partai di Anambas, Minggu (28/8).

Syarat perusahaan yang akan bekerjasama dengan PT Sacova yakni harus dilengkapi dengan alat anti sadap sehingga perusahaan asing itu tidak bisa menyadap data-data penting dari perusahaan Indonesia. Hal ini bertujuan agar data-data penting tidak bisa terbaca oleh perusahaan asing.

“Itu syarat yang harus dilakukan, kalau tidak mau tidak usah dilakukan kerjasama,” tegasnya.

Mengenai izin yang sebelumnya menjadi masalah, itu bisa diatasi yakni dengan cara membuat izin-izin baru lagi. Kalau kerjasama berlanjut, perizinan harus dipermudah supaya komunikasi di Anambas lebih lancar. “Pemerintah pusat harus mempermudah keluarkan izin,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Anambas Amat Yani mengungkapkan PT Sacova yang sudah beroperasi puluhan tahun silam membangun stasiun di Anambas dan di Natuna ternyata tidak miliki izin beroperasi di Indonesia.

Perusahaan milik negara tetangga Malaysia yang bergerak di bidang pemasangan kabel fiber optic bawah lalut yang melintasi perairanAnambas tersebut hanya memiliki izin dari Kementrian Kelauatan dan Perikanan, untuk membentang kabel di lautan antara Natuna dan Anambas dan laut antar negara. Sedangkan izin pendaratan atau melabuhkan kabel optik untuk didaratan dan membangun stasiun itu juga tidak ada.

“Setelah melakukan rakor antara Pemkab Natuna, Pemkab Anambas, bersama Kementerian Kominfo, pada tanggal 7 April lalu terungkaplah masalah ini, bahwasanya PT Sacova tidak mengantongi izin. Pemerintah pusat yang menyatakan hal tersebut,” ungkap Amat Yani beberapa waktu lalu.

Dari hasil rakor yang dipimpin Dirjen Komunikasi da Informatika dan dihadiri pihak Menkopolhukam Dwi Badarmanto Asisten Deputi Bidkor Stretegi Politik Luar negeri, Dari Bais AL Laksamana Pertama Djajeng Tirto, Kementrian Luar negeri, KKP, Pemkab Natuna dan Anambas tersebut didapat tiga opsi yang nanti akan dibawa pada Rakor Menkopolhukam. Antara lain, pertama ditutup, yang kedua disegel, dan ketiga diberikan kesempatan untuk mengurus izin selama enam bulan namun selama mengurus izin aktifitasnya jangan dulu dilaksanakan.

Kepala Dinas Kominfo KKA Odi Karyadi, mengatakan bahwasanya Sacova sendiri terindikasi illegal sejak tahun 2011 lalu. Oleh karena itu pihaknya meminta pihak Sacova menaati aturan dari pemerintah pusat. Pada dasarnya pihak Anambas teerbuka pada perusahaan yang dapat menunjang kemajuan daerah. Namun peraturan harus ditaati

Ody, bersyukur Anambas menjadi perhatian pemerintah pusat. Pihaknya sendiri tidak dapat melakukan apa-apa dan masih menunggu hasil Rakor Menkopolhukam. Pada kesempatan itu Ody meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan Aliran Palapa Ring (Program melingkar Indonesia dengan fiber Optik).

Progaram Palapa Ring Sediri telah mulai di bagian timur, dan sisi barat Indonesia. “Saya meminta akses Palapa Ring ini untuk bisa ada di Natuna dan Anambas,” tandasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar