Walikota Janji Akan Usut Kisruh Penerimaan PTT Satpol PP

807
Pesona Indonesia
Walikota Batam MUhammad Rudi saat memimpin rapat SKPD, belum lama ini. foto:cecep mulyana/batampos
Walikota Batam MUhammad Rudi  foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Ratusan anggota PTT Satpol PP meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penipuan yang telah dialami mereka.

Baca juga:

Tertipu, Wanita Ini Diminta 30 Juta Untuk Masuk Satpol PP

Pasalnya, selama 2 tahun bekerja mereka belum mendapatkan kejelasan status maupun gaji.

Sebelumnya mereka rela membayar uang Rp 20-30 juta untuk menjadi anggota Satpol PP. Namun, kenyaataannya uang yang mereka setorkan kepada oknum dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) raib.

Informasi yang didapatkan, penerimaan PTT Satpol PP ini dimanfaakan sejumlah LSM, dan pejabat. Dalam penerimaan itu, mereka mendapatkan uang Rp 20-30 juta per anggota.

“Saya bayar kepada LSM. Saat ini orangnya sudah kabur, malah rumahnya dijual,” ujar salah mantan anggota Satpol PP yang enggan menyebutkan namanya.

Dia menyebutkan anggota LSM tersebut sudah menerima lebih dari 5 orang. Namun, dengan kisruh ini, anggota LSM tersebut kabur.

“Ya saya minta polisi mencari dan mengembalikan uang yang sudah saya berikan,” terang wanita ini.

Dia mengaku bersama anggota LSM tersebut membuat kesepakatan di atas surat dan disaksikan orangtuanya. Surat tersebut berbunyi perjanjian bahwa ia akan diterima sebagai anggota Satpol PP.

“Di surat itu ada materai dan saksi juga. Sekarang kemana mau dicari orangnya,” paparnya.

Hal senada disampaikan anggota lainnya, Betty Habsari salah seorang pelapor mengaku masuk Sat Pol PP sejak tahun 2014 atau pada gelombang ke 3. Ia masuk bersama 800 orang lainnya.

Untuk menjadi anggota Satpol PP ia menyetor uang Rp 62 juta kepada seorang oknum anggota Satpol PP. Namun, hingga sekarang ia tak pernah menerima gaji.

“Kami sama sekali tidak pernah menerima gaji sampai sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Rudi mengaku akan membantu pihak kepolisian untuk menuntaskan dan menegakkan hukum dalam kisruh penerimaan PTT Satpol PP.

“Hukum harus ditegakkan. Kalau ada indikasi, ada bukti, laporkan saja. Biar kita tahu siapa di belakang (permainan) ini sebenarnya,” ujar Rudi.

Dia menegaskan akan mengumpulkan data-data penerimaan PTT Satpol PP tersebut.

“Supaya jelas siapa dibalik semua ini, kita akan panggil kepala-kepala dinas dan badannya,” tegas Rudi.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Memo Ardian membenarkan adanya laporan mantan PTT Satpol PP tersebut. Ia menyebutkan akan mengusut laporan korban.

Kasat Pol PP Kota Batam, Hendri mengaku tidak pernah menerima 800 orang tersebut. Menurutnya, ia tak pernah berjanji maupun merekrut para PTT itu.

“Mereka masuk dari mana? Bukan dari saya. Saya juga minta polisi mengusut tuntas laporan itu,” tegasnya.(opi)

Respon Anda?

komentar