Offshore Banking Untungkan Batam

595
Pesona Indonesia
Gusti Raizal Eka Putra, Kepala BI Kepri. Foto: batampos.com
Gusti Raizal Eka Putra, Kepala BI Kepri. Foto: batampos.com

batampos.co.id – Penerapan kebijakan offshore banking dinilai akan menguntungkan investasi di Batam. Pasalnya, investor tidak perlu ragu meminjam dana ke bank yang berada di luar negeri lagi, karena kebijakan ini menjamin bahwa bank-bank lokal akan turut berpartisipasi dalam membangun investasi di Batam, tentunya dengan memberikan suku bunga yang kompetitif.

“Batam itu spesial karena punya potensi besar, namun sayangnya dunia industri di Batam tidak didukung oleh bank-bank lokal. Hal ini terlihat dari penerapan suku bunga yang cukup tinggi, sehingga investor lebih memilih meminjam dana ke luar negeri,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, Senin (29/8).

Gusti kemudian menjelaskan bahwa konsep offshore banking mirip seperti penerapan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Yakni sama-sama membutuhkan lahan untuk membentuk suatu kawasan khusus. Dengan kata lain, offshore banking adalah kawasan khusus perbankan dengan regulasi yang berbeda dari perbankan lainnya yang berada di luar kawasan tersebut.

“Bentuk regulasi tersebut seperti tingkat suku bunga yang lebih rendah atau pembukaan yang lebih mudah persyaratannya,” tambah Gusti.

Menurut Gusti, penerapan kebijakan offshore banking akan mendorong pertumbuhan investasi di Batam. Investor akan tergiur dengan kemudahan meminjam dana yang ditawarkan dan juga insentif-insentif yang ada di Batam sebagai kawasan pelabuhan bebas.

Contoh offshore banking di dunia antara lain di Bahamas, Pulau Cayman, Bahrain, Hongkong, Luxemburg, Panama, dan Singapura. Mereka menerapkan kebijakan yang mempermudah investor dari sektor pajak, antara lain pajak rendah dan bahkan tidak ada perjanjian pajak.

Selama ini investor-investor asing di Batam selalu membangun kantor utamanya di luar negeri dengan alasan kemudahan untuk meminjam dana dari bank di luar negeri karena suku bungannya yang kompetitif.

“Jika ada offshore banking di Batam, maka investor akan bangun kantor utamanya di Batam sehingga aliran dana yang besar akan terjadi di Batam dan itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur,” katanya lagi.

Namun untuk mewujudkan offshore banking ini tidak semudah yang diimpikan. Sampai dengan saat ini belum ada perangkat hukum yang mengatur tentang offshore banking
“Penerapan offshore banking menunggu adanya perangkat hukum,” jelas Gusti.

Ada dua kemungkinan perangkat hukum offshore banking untuk Batam, kata dia, yaitu membuat UU baru. Atau memasukkan dalam revisi UU Perbankan yang saat ini memang dalam proses revisi menyesuaikan dengan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam revisi itu, bisa saja memasukan klausul mengenai offshore banking di Batam.

Selain itu, jika kebijakan ini diterapkan maka BI harus seketat mungkin mengontrol tingkat suku bunga atau BI Rate. Karena walau bagaimanapun bank lokal tidak akan mungkin menurunkan suku bunganya tanpa mempertimbangkan konsekuensi untung rugi berdasarkan BI Rate.

“Stabilitas BI Rate harus dijaga. Jika suku bunga terlalu rendah, maka investor akan beli mata uang asing atau valas. Kami harus menjaga agar BI Rate jangan sampai fluktuatif,” ujarnya.

Di tempat yang berbeda, Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami pernah mengungkapkan kebijakan offshore banking akan mendorong pertumbuhan investasi jika diterapkan di Batam.

“Offshore banking sangat bagus jika ada di Batam. Oportunitas selalu ada, apalagi saat ini kebijakan tax amnesty masih berjalan,” katanya.

Selain menyokong program tax amnesty, kata Gusmardi, Batam juga membutuhkan offshore banking untuk mendukung pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (free trade zone/FTZ) yang diterapkan di Batam. Termasuk jika status FTZ Batam nantinya beralih menjadi Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK. (leo)

Respon Anda?

komentar