Para Guru Tak Perlu Khawatir, Simak Penjelasan Ketum PGRI soal TPG

478
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi guru sedang mengajar. foto: Dok.jpnn

batampos.co.id – Belakangan para guru se Provinsi Bengkulu dilanda keresahan. Ini terkait beredarnya info pemotongan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Seperti diketahui, dana sebesar Rp 23,353 Triliun TPG ini dipotong oleh Kementerian Keuangan lantaran temuan over budget pada anggaran tersebut. Total guru penerima TPG di Provinsi Bengkulu sebanyak 10.800 orang, gabungan guru di bawah naungan Kemendikbud dan Kemenag.

Ketua Umum PGRI Provinsi Bengkulu, Sudarwan Danim menegaskan pemotongan anggaran di Kemendikbud, tidak akan berdampak pada pemangkasan hak-hak guru. Sebab, TPG yang biasa disebut tunjangan sertifikasi, telah diatur di dalam UU No 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta PP No 74 tahun 2008 Tentang Guru.

“Selagi UU No. 14 Tahun 2005 tidak diamandemen, selama itu pula TPG akan terus berjalan,” ujarnya seperti diberitakan Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group), hari ini(30/8).

Terkait adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani senilai Rp 23 Triliun, menurut Sudarwan, anggaran yang dipotong itu bukan untuk TPG, melainkan kelebihannya. “Jumlah uang yang dianggarkan untuk TPG jauh melebihi dari kebutuhan ril. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak mau ambil resiko kekurangan alokasi TPG,” tegas Sudarwan yang juga Dekan FKIP Unib.

Realitasnya, kata dia jumlah uang yang dianggarkan melebihi angka rilnya, dikarenakan pelbagai alasan, seperti perpindahan guru ke struktural, pindah ke jabatan administratif, tidak memenuhi kriteria untuk menerima TPG, serta penumpukan sisa anggaran tahun sebelumnya yang mengendap di daerah.

‘’Dengan demikian, guru-guru kepala sekolah, dan pengawas tidak perlu was-was atau khawatir. Negara pasti akan membayar TPG sesuai dengan hak-hak guru dan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Sudarwan mengkhawatirkan, jika TPG dihentikan, pendidikan akan stagnan dan negara akan memikul beban membangun pencerdasan bangsa.

Selain itu, tegas, profesor pemotongan anggaran yang Rp 23 Triliun lebih itu merupakan hasil rekonsiliasi di tingkat kementerian. “Jadi yang dipangkas adalah kelebihannya, bukan kebutuhan yang sesungguhnya,” tambah Sudarwan.

Menurut Sudarwan kelebihan ini terjadi karena kementerian terkait kurang cermat menghitung dan memang sulit membuat perhitungan yang benar-benar cermat.

Alasannya karena kondisi guru PNS sangat dinamis, juga guru nonPNS yang sudah bersertifikat. Selama tahun berjalan begitu banyak guru yang pensiun, mutasi atau promosi ke jabatan lain, tidak memenuhi syarat untuk dibayar karena beban kerja kurang dari 24 jam, tidak linier, dan lain-lain,

‘’Kalau pun Menkeu juga memangkas anggaran di hampir semua Pemprov dan Pemkot dan Kabupaten , sama sekali tidak ada kaitannya dengan g kecukupan atau kekurangan alokasi Tunjangan Profesi Guru.

‘’Disamping itu, penyebab utama kelebihan itu adalah dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 kirakira Rp. 19,7 T. Silpa ini yang justru menyumbang terbesar kelebihan itu. Kelebihan itu memang harus dipangkas, karena nilainya tinggi sekali,” pungkas Sudarwan.(jpg)

Respon Anda?

komentar