Presiden Jokowi: Teknologi Digital Hapuskan Sekat

366
Pesona Indonesia
Presiden Jokowi meninjau pameran di IFFC, yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi.
Presiden Jokowi meninjau pameran di IFFC, yang digelar di ICE, BSD, Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi.

batampos.co.id – Perkembangan teknologi digital membuat hidup terasa tanpa sekat dan tanpa batasan fisik.

“Manfaat atau kemampuan teknologi digital tersebut perlu juga kita lihat sebagai sebuah kesempatan emas, terutama untuk menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh jasa layanan keuangan formal,” kata Presiden Jokowi saat membuka Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC), yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi.

Presiden menguraikan sejumlah fakta terkait sulitnya menjangkau seluruh warga yang tersebar di 17.000 pulau di tanah air.

“Bahkan untuk jasa layanan keuangan yang sesederhana layanan penyimpanan uang di bank pun banyak dari masyarakat kita yang masih belum terlibat. Belum lagi untuk jasa keuangan yang lebih modern, seperti kredit usaha, kredit rumah, maupun pasar modal,” ungkap Presiden.

Karena keterasingan itu, menurut Presiden, akhirnya mereka sulit untuk memenuhi potensi maksimalnya. Mau berusaha sulit, mau punya rumah sulit, dan mau juga menabung sulit.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi  mengaku sangat menghargai ada beberapa bank yang sudah memiliki, misalnya BRI ada Teras Kapal BRI yang melayani dari pulau ke pulau. Kemudian juga beberapa bank juga yang sudah mau membuka di kabupaten-kabupaten terpencil. “Ini patut kita hargai,” ujarnya.

Pada kementerian terkait, Presiden mengaku juga sudah memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah percepatan, langkah-langkah terobosan. Yang pertama, lanjut Presiden, perluasan jangkauan pelayanan perbankan dan lembaga keuangan formal dengan memperhatikan karakteristik geografis kita sebagai negara kepulauan.

Yang kedua, peningkatan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak menjadi layak, dari yang unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi formal.

Ketiga, lanjut Presiden, kebijakan atau peraturan yang mendukung keuangan inklusif, seperti peningkatan akses layanan jasa keuangan, terutama bagi UMKM. Dan yang keempat, perlindungan konsumen yang menjamin jaminan rasa aman. (setkab)

Respon Anda?

komentar