Gubernur Riau Pastikan Akomodir Hasil Reses Dewan

1461
Pesona Indonesia
Arsyadjuliandi Rachman. Foto: istimewa
Arsyadjuliandi Rachman. Foto: istimewa

batampos.co.id – Tudingan legislatif yang menyebut pihak eksekutif sama sekali tidak mendukung program kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat banyak dibantah langsung oleh Pemprov Riau.

Bahkan Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman memastikan dalam setiap pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selalu memasukkan pokok pikiran hasil reses pihak legislatif tersebut.

Demikian disampaikan Arsyadjuliandi Rachman didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau H Ahmad Hijazi saat berbincang dengan Riau Pos akhir pekan kemarin.

Menurutnya pernyataan dewan yang menyebut Pemprov dalam penganggaran jarang mengakomodir aspirasi mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sepenuhnya tidak demikian.

“Jadi saya tegaskan, APBD Provinsi semua untuk rakyat. Kecuali gaji dan uang perjalanan dinas, semuanya untuk rakyat. Hanya saja dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, itu disesuaikan dengan RPJMD, Renja, Renstra, dan kewenangan. Pokok pikiran dari kawan-kawan (DPRD, red) hasil reses, tentu kalau dimasukkan dalam program harus menyesuaikan dalam aturan,” papar Gubri.

Dengan demikian maka sudah jelas, bahwa segala sesuatu terkait aspirasi dewan setelah reses. Sepenuhnya diakomodir melalui program kegiatan dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis yang sudah direncanakan.

“Kalau sesuai aturan dan tidak melanggar kewenangan, pasti masuk dalam program kegiatan. Yang tidak tertampung berarti tak sesuai dengan RPJMD, Renstra, Renja dan kewenangan,” tambahnya.

Sementara itu ditambahkan Sekdaprov Riau H Ahmad Hijazi, memang dalam menuangkan program kegiatan secara bertahap Pemprov sudah berkomunikasi, dan juga sudah mulai ada kesepahaman untuk menyesuaikan dengan aturan. Terutama segala sesuatu yang berkaitan program kegiatan yang menggunakan anggaran memang dikaitkan dengan regulasi sebagai panduan menganggarkan.

“Tujuan supaya kewajiban-kewajiban Provinsi bisa terlaksana, karena memang semua terkait dengan kebutuhan masyarakat sudah dibagi-bagi habis. Juga oleh aturan dalam UU 23/2014, ada tanggung jawab pusat, Provinsi, dan Kab/Kota. Menjadi Stretching (penekanan, red) dalam regulasi itu adalah prioritas urusan tanggung jawab masing-masing, itu harus wajib didahulukan,” terangnya.

Selain melakukan komunikasi dengan Banggar, selaku Ketua TAPD, Hijazi mengharap pihak legislatif dapat melihat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu hasil reses dewan juga akan menjadi bahan evaluasi, untuk kemudian nantinya dibahas bersama dalam pembahasan anggaran.(jpg)

Respon Anda?

komentar