batampos.co.id – Program Poros Sentra Pelatihan Daerah Perbatasan di Kepri harus segera direalisasikan. Mengingat jumlah TKI yang masuk melalui Kepri cukup banyak. Januari hingga Agustus sudah tercatat 3000 lebih TKI yang ke Singapura dan Malaysia melalui Batam.
Kepala BP3TKI Tanjungpinang Kombes Pol Ahmad Rahmadan mengatakan daerah Kepri dipilih sebagai program Poros Sentra Pelatihan Daerah Perbatasan karena masuk wilayah yang banyak dilalui para TKI. Batam nantinya akan lebih berkonsentrasi pelayananan penempatan TKI. Sedangkan Tanjungpinang khusus untuk pelayanan TKI yang dideportasi.
“Tak hanya Kepri, tapi juga daerah perbatasan lainnya. Besok agendanya tinggal penandatanganan MOU untuk pelaksanaan program ini,” kata Rahmadan usai rapat koordinasi teknis program poros sentra pelatihan daerah perbatasan di Kantor Walikota, kemarin.
Sejak Januari hingga Agustus 2016 pihaknya telah melayani 3000 lebih TKI yang bekerja di Singapura dan Malaysia. Sebanyak 90 persen bekerja di Malaysia dan sisanya Singapura. Untuk daerah asal penyumbang TKI rata-rata berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan NTT.
“Kita melayani untuk penempatan dua negara, Malaysia dan Singapura. Dan untuk yang bermasalah dan telah kita pulangkan ke daerah asal sekitar 370 orang. Bulan Agustus saja kita memulangkan 99 TKI langsung ke rumahnya,” jelas Rahmadan.
Dikatakannya, TKI yang diamankan itu merupakan yang masuk ke negeri tetangga secara non prosedural. Hal itu diyakini sangat membahayakan para TKI saat bekerja. Padahal secara prosedural, TKI cukup melengkapi dokumen pribadi seperti KTP, KK, paspor dan dokumen pendukung tenaga kerja yakni Medical cek up serta asuransi.
“Kita amankan agar tak menjadi TKI yang non prosedural. Makanya saat hendak berangkat kita tanya kelengkapan dokumen di pelabuhan-pelabuhan. Kita juga membentuk Satgas agar hal ini tak banyak terjadi,” sebutnya.
Menurut dia, Program Poros Sentra Pelatihan Daerah Perbatasan di Kepri diyakini dapat mempermudah TKI dalam pengurusan dokumen. Sebab, disana ada pelayanan terpadu yang terdiri dari BNP2TKI, Disduk Capil, Imigrasi, Disnaker serta kepolisian untuk kepengurusan SKCK online.
“Kami juga tak mau mengirim pelaku kriminal untuk bekerja di luar negeri, Dengan program ini, kami mempermudah pelindungan TKI diluar negeri,” jelas Rahmadan.
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan jika TKI merupakan pahlawan devisa yang sangat berkontribusi untuk Indonesia. TKI berada ditingkat kedua penyumbang uang kas negara setelah gas bumi.
“Mereka pahlawan devisa karena itu kita beri perlindungan. Mereka juga sudah menyumbang Rp 98 triliun,” pungkas pria yang pernah bekerja di Bareskrim Mabes Polri ini. (she)