DPRD Lingga Sahkan 3 Perda

414
Pesona Indonesia
Paripurna DPRD Lingga membahas Ranperda menjadi Perda. foto:hasbi/batampos
Paripurna DPRD Lingga membahas Ranperda menjadi Perda. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar rapat paripurna pembahasan rencana peraturan daerah (Ranperda) menjadi pertaturan daerah (Perda) di gedung rapat DPRD, Daik Lingga. Dalam rapat paripurna tersebut, 3 ajuan Ranperda disahkan diantaranya Perda Konservasi Sumber Daya Air, Perda Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Perda Struktur Kerja Perangkat Desa.

Pantauan dilapangan, rapat paripurna yang berlangsung pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri Bapati Lingga, Alias Wello, Wabup Lingga M Nizar, Anggota DPRD, perwakilan Polres Lingga, SKPD, Camat, Lurah, Kades, BPD dan dipimpin langsung ketua DPRD Lingga, Riyono. Ranpareda tersebut disampaikan langsung, juru bicara gabungan komisi Abdul Gani Atan Leman.

“Tiga perda telah disahkan dan disetujui DPRD. Nanti akan dibawa ke Provinsi untuk dievaluasi oleh Gubernur,” ungkap Riyono usai sidang, Rabu (31/8).

Untuk batas waktu disapaikan Riyono, akan dilaksanakan dalam waktu dua minggu kedepan. “Nanti setelah dievaluasi, perda ini resmi menjadi perda dan masuk dalam lembaran daerah,” tambahnya.

Selanjutnya disampaikan Riyono, perda yang telah disahkan tersebut menjadi tanggung jawab bidang hukum untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat seperti Perda Konservasi Sumber Daya Air yang akan bersentuhan langsung kepada masyarakat. “Sosialisasinya nanti gawe bidang hukum,” sambungnya.

Sementara itu, untuk SOTK Kabupaten Lingga tahun 2017 mengacu pada UU 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016. Diantaranya, dinas kebudayaan dan pariwisata berubah SOTK menjadi dinas Kebudayaan. Sedangkan Pariwisata digabung dengan Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya tergabung di Disdikpora.

SOTK disepakai Tahun 2017, penggabungan dinas menjadi 7 rumpun urusan pemerintah. Yakni urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata. Urusan perpustakaan dan kearsipan. Uruaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban masyarakat dan sub urusan kebakaran. Urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transimigrasi, tenaga kerja.
Urusan perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruangan, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian serta kelautan dan perikanan. Urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, KB, administrasi pendudukan pencatatan sipil dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Urusan komunikasi dan informasika, statistik dan persandian. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar