Mantan Kadinkes Tebingtinggi Divonis 14 Bulan Penjara

487
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Tebingtinggi Ramses Siregar terdakwa kasus perkara korupsi pembangunan Gedung Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency Dasar (PONED)  divonis 14 bulan penjara di ruang Cakra VII, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (31/8) siang.

Majelis hakim diketuai Berlian Napitupulu SH, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

“Mengadili dan memutuskan terdakwa Ramses Siregar menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan penjara dan mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan,” ucap Majelis Hakim di ruang utama di Pengadilan Negeri (PN) Medan seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group) hari ini (1/9).

Selain pidana penjara majelis hakim juga mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp79 juta yang sudah dititipkan terdakwa ke Kejari Tebingtinggi untuk dirampas oleh negara.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edwin dan terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sementara itu, vonis tersebut, lebih ringan dengan menuntut satu tahun enam bulan kurungan penjara.

Selain tuntutan penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Namun JPU dalam surat tuntutannya tidak menghukum terdakwa untuk meminta Uang Pengganti hasil korupsi dikarenakan kerugian negara sebesar Rp 132 juta sudah dikembalikan sebahagian oleh terdakwa dan sebahagian oleh terdakwa lainnya.

Dalam dakwaan Jaksa, bahwa Ramses Siregar didakwa atas keterlibatannya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) pada pembangunan enam PONED di Kota Tebingtinggi dengan pagu anggaran dari APBN sebesar Rp 1,6 miliar pada 2011.

Jaksa menerangkan dalam kasus itu, terdakwa bersama dua pejabat lainnya yang sudah disidangkan terlebih dahulu yaitu Yani Nova Harianto (ketua panitia pengadaan barang/jasa) dan Susilo SKM (pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK) dinilai bersalah karena proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan volume yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi. Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 132 juta.

Terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. (jpg)

Respon Anda?

komentar