Penanganan Kemiskinan Sumbar Terbaik Nasional

1537
Pesona Indonesia
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kepala Dinas Sosial Sumbar Abdul Gafar memperlihatkan penghargaan yang diterima dari Kementerian Sosial.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kepala Dinas Sosial Sumbar Abdul Gafar memperlihatkan penghargaan yang diterima dari Kementerian Sosial. Foto: Padeks/jpg

batampos.co.id – Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan dari Kementerian Sosial. Penghargaan ini atas prestasi realisasi dan laporan terbaik program penanganan fakir miskin (PFM) semester I tahun 2016.

“Penghargaan ini kami dapatkan tentu tak terlepas dari arahan yang telah diberikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit serta jajaran Dinas Sosial dari provinsi hingga kabupaten/kota,” ujar Kepala Dinas Sosial Sumbar, Abdul Gafar seperti diberitakan Padang Ekspress (Jawa Pos Group) hari ini (1/9).

Penghargaan ini diberikan berdasarkan tiga indikator. Yakni, pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). Sebanyak 54.522 KK miskin di Sumbar diikutkan dalam program ini. Bantuan PKH itu langsung dikirimkan lewat PT Pos. Bantuan itu berupa bantuan tetap, pendidikan, kesehatan, lansia dan disabilitas. Untuk program ini, dana yang digelontorkan per triwulan lebih kurang Rp 50 miliar.

“Sejauh ini, realisasi dan pelaksanaan PKH di Sumbar lancar dan tak ada kendala apa pun,” tukasnya.

Indikator berikutnya adalah bantuan beras kesejahteraan (restra). Di Sumbar ada 275.431 rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapatkan restra. Masing-masing RTS mendapat 15 kg. Pelaksanaan program ini berlangsung lancar dan tak ada kendala.

Demikian juga dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan (TP). Realisasi dana dekon dan TP berada di atas nasional. Sumbar mendapat alokasi dana keduanya sebesar Rp 21,036 miliar. Dana ini diperuntukan untuk masyarakat miskin, kelompok usaha bersama (kube), lansia, lembaga kesejahteraan sosial dan pembangunan rumah adat masyarakat terpencil.

“Pembangunan rumah adat masyarakat terpencil ini kami bangun di Mentawai. Jika nasional serapan APBN-nya baru 44 persen, maka realisasi dana dekon dan TP itu sudah 47 persen diserap Dinas Sosial,” ucapnya.

Abdul Gafar menyebut saat ini pemerintah melakukan penghematan anggaran dengan melakukan pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga. Dia berharap dengan penghargaan ini, dapat menjadi pertimbangan jika kebijakan pemangkasan tersebut terjadi. “Saya berharap agar tak dilakukan pemotongan. Sebab, program Kemensos berjalan sangat baik di Sumbar,” ucapnya.

Agar seluruh program Kemensos terlaksana dengan baik, Abdul Gafar turun langsung ke Mentawai memonitoring pelaksanaan program agar berjalan optimal. “Ini untuk memastikan agar program itu berjalan baik dan tak ada kendala apa pun. Usaha itu ternyata diapresiasi Kemensos,” ucapnya.

Abdul Gafar mengakui berkat pengawasan program secara optimal, sangat membantu masyarakat miskin di Sumbar untuk meningkatkan kesejahteraannya. “Ini tak sekadar melaksanakan tugas semata, namun sebagai perwujudan tekad kami terus memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar