Poker Tidak Terakomodir, Banggar-TAPD Bersitegang

864
Pesona Indonesia
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok
Kepala Bappeda Kepri, Naharuddin. foto:dok

batampos.co.id – Pembahasan Pra Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016 antar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri beberapa waktu lalu diwarnai dengan aksi banting gelas. Insiden tersebut terjadi, lantaran pokok pikiran (Poker) legislator terkena rasionaliasi.

“Pembahasan Pra APBD Perubahan antara TPAD dan beberap Dinas terkait dengan Banggar DPRD Kepri sudah selesai dilaksanakan. Saat ini, sedang kita rumuskan untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepri, Naharuddin menjawab pertanyaan koran Batam Pos, Rabu (31/8)

Dipaparkan Nahar, penyusunan KUA PPAS diharapkan selesai dalam minggu ini. Kemudian diajukan kepada Bapak Gubernur. Menurut Nahar, apabila Gubernur setuju, maka diteruskan ke DPRD berupa draf APBD Perubahan. Setelah itu, tentunya DPRD Kepri lewat komisi-komisi akan membahas bersama masing-masing mitranya, yakni Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

Disebutkannya juga, pembahasan yang dibahas pada Pra APBD P Kepri kemarin adalah membahas seputrar defisit anggran. Yakni menyangkut kebijkan pusat, dan kebijakan daerah. Pada kesempatan itu, Banggar juga mempertanyakan tentang kemampuan keuangan daerah ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri.

“Banggar juga mempertanyakan mengenai kurang bayar Data Tunda Salur ke Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kepri. Angka pasti APBD P Kepri nanti akan terlihat dalam draf KUA PPAS,” jelas Nahar.

Disinggung tidak terakomodirnya pokok pikiran dewan (Poker), mantan Kadispeda Kepri tersebut menjelakan, memang rencana pembangunan yang disusun berdasarkan hasil Musrenbang, dan hasil reses DPRD Kepri. Ditegaskannya, dengan kondisi keuangan sekarang ini, tentu perlu adanya rasionaliasi.

“Artinya kegiatan yang masuk skala prioritas akan dilanjutkan. Sementara yang tidak, akan dilakukan penyesuan untuk menutup defisit anggaran yang nilainya mencapai Rp597 miliar,” papar Nahar.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Kepri mengatakan sikap keras yang ditunjukan anggota Banggar pada rapat Pra APBD P beberapa waktu lalu, merupakan sesuatu yang wajar. Karena melebarnya defisit anggaran. Sehingga menyebabkan banyak kegiatan pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan.

“Apalagi menjadi yang menjadi sorotan kami adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang meminta Pemprov untuk segera menyelesaikan kewajiban terhadap kabupaten/kota. Didalam pembahasan juga dihadiri oleh Pak Gubernur,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar