Ratusan Pejabat Kabupaten/Kota Pindah ke Pemprov Kepri

2070
Pesona Indonesia
Kantor Gubernur Kepri. foto:rpg
Kantor Gubernur Kepri. foto:rpg

batampos.co.id – Pejabat esselon II, III, dan IV dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri dikabarkan mengajukan mutasi atau pindah ke Pemprov Kepri.

“Sudah ada 300 orang yang mengajukan pindah ke Pemprov Kepri. Bahkan sudah ada yang disetujui oleh Gubernur untuk mulai bertugas di Pemprov Kepri,” ujar sumber terpercaya koran Batam Pos, kemarin.

Dari informasi yang didapat dilapangan salah satu pejabat Esselon II dari Kabupaten Anambas yang sudah resmi pindah ke Pemprov Kepri adalah, Oskar Septem, mantan Sekwan DPRD Kabupaten Anambas. Pejabat tersebut saat ini, dititipkan di Inspektorat Provinsi Kepri. Kemudian dari Kabupaten Bintan ada nama, mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan, Dian Nusa. Pejabat-pejabat tersebut mengincar kursi Kepala Dinas. Santer juga dikabarkan, sejumlah pejabat Eselon II Kabupaten Karimun bakal bermigrasi ke Pemprov Kepri.

Seperti diketahui sejumlah posisi strategis di Pemprov Kepri yang sudah kehilangan kepala dinas diantaranya adalah, Dinas Pertambangan dan Energi (Dstamben), Dinas Perdagangan dan Industri (Disprindag) Kepri. Selanjutnya adalah posisi Asisten III Pemprov Kepri yang membidangi administrasi dan umum yang ditinggal pensiun oleh Said Agil.

Kemudian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKAD), Dinas Kehutanan dan Pertanian juga ditinggal pensiun oleh Said Djakfar. Posisi terakhir yang tak kalah strategis dan sangat politis adalah Sekda Kepri yang juga dipegang oleh Asisten I Pemprov Kepri, Reni Yusneli sebagai Pelaksana tugasnya.

Terkait kabar tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemprov Kepri, Firdaus tidak membantah adanya pejabat kabupatenkKota yang mengajukan permohonan pindah ke Pemprov Kepri. Akan tetapi jumlahnya tidak sampai 300 orang. Firdaus juga enggan untuk membeberkan satu persatu nama-nama pejabat tersebut.

“Betul ada yang mengajukan untuk bertugas di Pemprov Kepri. Tetapi itu tergantung persetujuan Bapak Gubernur. Kalau Bapak Gubernur tak setuju, tentunya tidak bisa,” ujar Firdaus.

Pria yang duduk sebagai Kepala Biro Ortal Pemprov Kepri itu juga mengatakan, kebutuhan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan Sruktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Disebutkannya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) SOTK tersebut akan disampaikan Pemprov Kepri ke DPRD Kepri hari ini. Karena sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat Dirjen Otonomi Daerah (Otda).

“Apabila mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, tentu ada beberapa SKPD yang dilebur. Karena tujuan daripada itu adalah untuk penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran,” jelasnya.

Pertimbangan lainnya adalah, persoalan rentang kendali. Ditambah dengan menurunnya penerimaan negara dan kecilnya Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. “Target kita bulan September selesai pembahasannya bersama DPRD Kepri,” harapnya.

Menurut Firdaus, pemberlakukan SOTK baru tersebut harus dimulai pada tahun anggaran baru. Artinya KUA PPAS APBD Kepri 2017 mendatang sudah mengaju pada SOTK yang baru. “Sehingga penyusunan Perda SOTK baru ini harus segera diselesaikan. Setelah itu besar kemungkinan akan terjadi pelantikan lagi terhadap pejabat-pejabat yang baru,” tutup Firdaus.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar