Sudah Diusulkan, DPRD Belum Bahas Perda Pemakaman

434
Pesona Indonesia
Emot Djojo (88) sedang berdoa di makam M. Harijoewono Utomo, kerabatnya, di TPU Anggrek Bahagia Tanjungpinang, Minggu (5/6) atau sehari sebelum 1 Ramadan. Foto: Fatih Muftih / Batam Pos.
Emot Djojo (88) sedang berdoa di makam M. Harijoewono Utomo, kerabatnya, di TPU Anggrek Bahagia Tanjungpinang, Minggu (5/6) atau sehari sebelum 1 Ramadan. Foto: Fatih Muftih / Batam Pos.

batampos.co.id – Ada rancangan peraturan daerah tentang pemakaman umum yang telah diajukan Pemerintah Kota Tanjungpinang pada program legislasi daerah tahun ini. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu mengapresiasi itu. Menurutnya, bila nantinya perda ini disahkan, bakal membuat pelayanan administrasi pemakaman menjadi lebih rapi.

“Agar segalanya itu lebih tertata dan terdata,” kata Maskur, Rabu (31/8).

Kendati mendukung perda ini segera disahkan, Maskur menyebutkan, hingga kini jajaran anggota legislatif belum membahasnya. Tak lain dan tak bukan lantaran masih terdapat beberap ranperda yang juga kejar tenggat. Ranperda struktur organisasi tata kerja yang baru, misalnya.

“Satu-satu dulu kami selesaikan. Agar bisa fokus mendalami masing-masing pembahasan,” kata politisi dari Partai Demokrat ini.

Sedikit menyinggung draf yang telah diajukan, Maskur menilai ada baiknya jika urusan pemakaman tidak dipungut retribusi. Bila di daerah lain menerapkan hal sedemikian, sambung dia, tidak perlu Tanjungpinang melakukan hal yang sama. Siapa pun warga Tanjungpinang nantinya berhak dimakamkan di sana dengan terlebih dahulu mengurus administrasi di dinas terkait.

“Kalau Jakarta pakai itu, ya biarkan saja. Kita ini di daerah Melayu, masa orang berduka juga dipinta biaya,” ucapnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang telah mengajukan usulan penerapan tarif pelayanan pemakaman milik Pemko Tanjungpinang yang berlokasi di Batu Lima Belas.

“Usulan sudah diajukan menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda),” ujar Kabid Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, Wambok Malilu.

Tarif retribusi pelayanan pemakaman dikatakan Wambok sangat perlu diterapkan, sebab untuk proses pemakaman diperlukan biaya. Mulai dari penggalian liang lahat, penjagaan, pemeliharaan kebersihan dan kelengkapan makam serta lainnya.

Kasi Pemakaman Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, Taswin menambahkan, penerapan retribusi dianggap sebagai solusi penyelesaian penataan lahan pemakaman, mengingat terbatasnya lahan di Kota Tanjungpinang.

Dengan adanya penataan, tentu dibutuhkan retribusi yang menjaga proses penataan terus berjalan dengan lancar. Ia yakin, adanya retribusi tersebut tidak akan memberatkan masyarakat. “Akan ada klasifikasi bagi yang tidak mampu dan mampu. Jadi bukan harga mati,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap usulan tersebut dapat segera disahkan, sehingga penataan pemakaman dapat dilaksanakan. Serta berimbas terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

Taswin menjelaskan, areal TPU di Batu Lima Belas memiliki daya tampung 6.155 makam. Dengan rincian, pemakaman Islam dengan luas 43,314 meter persegi dengan daya tampung 4.678 makam. Dan pemakaman Kristen dengan luas 17,804 meter persegi yang berdaya tampung 1.477 makam. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar