Tahun Depan, Dana PKH Dicairkan dengan Sistem Non Tunai

1414
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kabupaten Karimun, pada tahun 2017 mendatang akan mendapat bantuan non tunai atau voucher yang bekerjasama dengan bank. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karimun, saat ini sedang berkoordinasi dengan BNI dan Bulog untuk menyiapkan aplikasi e-Warong KUBE PKH, setelah teknis pelaksanaan lainnya.

”Saat ini sedang kita persiapkan perangkatnya. Untuk tahap awal percobaan ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Meral dan Kundur,” kata Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Karimun Syafruddin Abdul Rohim di Tanjung Balai Karimun, Rabu (31/8).

Lanjutnya, saat ini penerima PKH ada 2.255 Kepala Keluarga (KK) atau diperkirakan sekitar 10 ribu lebih jiwa. Dimana setiap 1 KK menerima Rp 2,2 juta per tahunnya, ditambah apabila ibu yang mempunyai balita akan mendapatkan tambahan bantuan termasuk anak-anak yang sedang sekolah. Pencairannya setiap triwulan sekali melalui kantor pos secara tunai.

”Nah, nanti kalau sistem pembayaran non tunai sudah diberlakukan, sipenerima benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan utama,” ungkapnya.

Kementerian Sosial, kata Syafruddin lagi, sudah menyiapkan sebuah sistem elektronik yang diberi nama e-Warong KUBE PKH tempat penerima dana PKH berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti beras, pakaian sekolah, minyak goreng dan lainnya. Dimana untuk berbelanja di e-Warong KUBE PKH, nantinya peserta PKH akan mendapatkan satu kartu yang diterbitkan BNI selaku bank yang ditunjuk pemerintah untuk akun atau rekening masing-masing peserta PKH.

” Ya, seperti ATM lah untuk belanja di e-Warong. Nanti, sudah ada tempat untuk belanjanya,” tuturnya.

Sementara tentang pengadaan barang kebutuhan pokok untuk e-Warong, akan disiapkan oleh pihak Bulog dengan harga yang normal dan terjangkau bagi peserta PKH.

”Awal tahun depan diberlakukan. Sistem pembayaran non tunai tersebut merupakan kebijakan Kementerian Sosial dengan mempertimbangkan azas efektivas program dalam upaya membantu warga miskin. Namun, kalau yang ada di pulau-pulau akan dibicara dengan pemerintah pusat. Sebab, kondisinya sangat berbeda keterbatasan listrik dan internet,” tutupnya.(tri/bpos)

Respon Anda?

komentar