Waduh, 65 Nagari Belum Cairkan Dana Desa

454
Pesona Indonesia
ilustrasi dana desa Foto: istimewa
ilustrasi dana desa Foto: istimewa

batampos.co.id — Meski sudah dikucurkan sejak April lalu, namun masih ada 65 nagari di Sumbar yang hingga kini belum mencairkan dana desa. Nagari yang belum mencairkan dana desa itu tersebar di sembilan kota dan kabupaten.

Yakni Mentawai, Solok, Tanahdatar, Padangpariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Pariaman dan Pasaman Barat.

“Dari hasil monitoring kita, 65 nagari belum mencairkan dana desanya. Padahal, dana nagarinya sudah ada di kas nagari. Kami harapkan bupati dan wali kota ikut mendorong percepatan pemanfaatan dana tersebut,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar Syafrizal seperti diberitakan Padang Ekspres (Jawa Pos Group) hari ini, (1/9).

Ia menyebutkan, tahun ini sebanyak 14 kota dan kabupaten di Sumbar mendapatkan alokasi dana desa. Total dana desa yang dikucurkan Rp 598, 637 miliar. Untuk tahap pertama Rp359,182 miliar kepada 880 nagari atau desa serta 156 kecamatan. Namun, baru 815 nagari atau desa yang telah menyalurkannya. “Aturannya telah ada, jadi wali nagari tak perlu takut melakukan pencairan anggaran. Patuhi saja aturan yang ada,” ucapnya.

Dijelaskannya, dari pagu pencairan dana desa tahap I, Mentawai mendapatkan alokasi Rp 20,148 miliar, yang telah terealisasikan Rp 16, 400 miliar, Pesisir Selatan Rp 67, 779 miliar dan telah terserap penuh. Kabupaten Solok yang mendapatkan alokasi Rp 30,132 miliar dan terealisasi Rp 27, 282 miliar, Sijunjung Rp 24, 406 miliar, sudah terealisasi penuh.

Kemudian, Tanahdatar yang mendapatkan alokasi Rp 29, 339 miliar, terealisasi Rp 21, 951 miliar, Padangpariaman yang mendapatkan alokasi Rp 25,361 miliar, terealisasi Rp 24, 093 miliar, Agam Rp 33,339 miliar terealisasi Rp 32, 526 miliar.

Sedangkan Limapuluh Kota yang mendapatkan alokasi tahap I sebesar Rp 31, 968 miliar, terealisasi Rp 26,302 miliar, Pasaman Rp 15,330 miliar, terealisasi Rp 11, 498 miliar, Solok Selatan dikucurkan Rp 27,729 miliar dan telah terealisasi penuh. Sedangkan Dharmasraya Rp 21,214 miliar, terealisasi secara penuh, Pasaman Barat Rp 11,770 miliar, terealisasi Rp 10,531 miliar, Pariaman Rp20, 655 miliar, terealisasi Rp 19, 903 miliar dan Sawahlunto Rp11, 037 miliar, terealisasi secara penuh.

“Dari 14 kota dan kabupaten yang menerima dana desa, sebanyak 5 kota dan kabupaten telah tuntas pencairan tahap I secara penuh. Yakni Pessel, Sijunjung, Solsel, Dharmasraya dan Sawahlunto,” ucapnya.

Sementara untuk sembilan kota dan kabupaten, masih ada nagari atau desanya yang belum mencairkan. Yakni Mentawai, Solok, Tanahdatar, Padangpariaman, Agam, Limapuluh Kota , Pasaman, Pariaman dan Pasaman Barat.

“Daerah yang paling banyak nagari atau desa yang belum mencairkan adalah Tanahdatar, Limapuluh Kota, Mentawai dan Pasaman (selengkapnya lihat grafis),” ucapnya.

Dia berharap daerah yang belum merealisasikan dan melaporkan penggunaan dana desa, segera menuntaskannya. Apabila laporan atau dana tahap I tak terserap, maka akan berdampak pada pencairan tahap II. “Kita tentu tak ingin karena hal ini, lalu berdampak pada dana desa untuk Sumbar secara keseluruhan. Apalagi saat ini negara melakukan penghematan atau pemangkasan anggaran,” ucapnya.

Mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini mengharapkan agar melakukan pengawalan sehingga dana desa ini dapat terserap karena sangat dibutuhkan nagari atau desa dalam menunjang program pembangunan dan pemberdayaan di daerah.

Pengamat Keuangan Sumbar Hefrizal Handra mengatakan, masih belum terealisasinya dana desa di 65 nagari di Sumbar patut menjadi perhatian. Jika dana tersebut tidak dimanfaatkan nagari, maka nagari yang belum mencairkan dana desa tidak akan mendapat jatah pencairan tahap akhir dari dana desa yang diperuntukkan.

“Bisa saja nanti 65 nagari itu tidak memperoleh pencairan dana desa tahap akhir sebesar 40 persen dari total dana desa,”ujarnya.

Apabila itu yang terjadi, maka kerugian sangat besar bagi nagari atau pemerintah kabupaten. “Hal yang harus dilakukan adalah, kepala daerah atau bupati dan wali kota mendesak wali nagari memproses pencairan dana desa itu. Tanyakan wali nagarinya, di mana kendala dan persoalan yang terjadi sehingga dana desa tak dicairkan,” ujarnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar