Akademisi: Harusnya Tarif Angkut Kontainer Batam-Singapura Lebih Murah

359
Pesona Indonesia
Ilustrasi kapal angkutan kontainer. Foto: istimewa
Ilustrasi kapal angkutan kontainer. Foto: istimewa

batampos.co.id – Tingginya biaya angkut kontainer dari Batam ke-Singapura yang dikeluhkan pengusaha mengundang perhatian banyak kalangan. Setelah Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) menyebut tak wajar, giliran akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Rafki menilai tarif tersebut tak wajar.

“Harusnya jauh lebih murah karena jarak Batam-Singapura hanya 2 jam perjalanan menggunakan kapal kargo,” ujar Rafki, Jumat (26/8/2016) lalu.

Rafki menilai, jika kapasitas angkut dari Batam ke Singapura kecil seperti diutarakan BP Batam, harusnya tidak perlu sampai 9 perusahaan asing yang dapat izin pengangkutan dari Batam.

Banyaknya perusahaan ekspedisi itu menunjukkan kalau kebutuhan angkutan kontainer di Batam cukup besar.

“Kalau volume yang diangkut jumlahnya kecil, perusahaan ekspedisi tentunya juga akan mengerahkan kapal ukuran kecil sehingga biayanya juga kecil.

Perusahaan ekspedisi bisa saja mengoperasikan barge peti kemas untuk menekan biaya karena jarak antara Batam dan Singapura hanya 28 Km,” ujar Rafki.

Barge peti kemas ini seperti kapal tongkang pengangkut barang tambang yang didorong oleh kapal tunda. Tapi isinya kontainer dan biayanya jauh lebih murah.

“Jadi alasan ekonomic of scale yang mengakibatkan melambungnya ongkos angkut kontainer dari Batam terlalu mengada ada dan tidak masuk akal,” kata rafki, lagi.

Pelabuhan Batam hanya pelabuhan-pelabuhan pengumpan ke Singapura. Jadi biaya mahal akibat economic of scale yang kecil di Batam, menurut Rafki bisa ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh perusahaan ekspedisi yang ada di Singapura.

Biaya biaya yang muncul juga bisa ditekan karena bisa berbagi dengan operasional perusahaan ekspedisi yang sama yang ada di singapura. Rata rata perusahaan ini juga beroperasi di Singapura.

Namun Rafki menilai perlu juga dipertanyakan kenapa angkutan kontainer di Batam dikuasai perusahaan asing semua. Sehingga ada kesan monopoli karena mereka menentukan satu harga saja sesama pengusaha asing.

“Mereka membentuk kelompok untuk menaikan ongkos angkut dari Batam. Sementara perusahaan yang memakai jasanya tidak bisa menolak karena tidak ada pilihan,” ujar Rafki.

Dosen UMRAH ini mengaku mendapatkan informasi ada WN asing yang mengatur harga angkutan di Batam dengan mengajak perusahaan ekspedisi yang ada untuk menentukan satu harga saja. ”

Menurut Rafki, BP Batam harusnya melakukan audit terhadap seluruh pelabuhan di Batam dan mengeluarkan regulasi agar biaya angkut dari pelabuhan satu ke pelabuhan di Batam bisa kompetitif. Apalagi yang mengelola pelabuhan di Batam adalah BP Batam.

“Jadi kalau biaya di pelabuhan mahal maka akan berakibat kepada mahalnya ongkos angkut yang dikenakan pada pemilik kontainer oleh perusahaan ekspedisi,” katanya.

BP Batam tidak bisa buang badan dengan alasan tarif ditentukan B to B. Apalagi sekitar 60 persen komponen biaya angkut adalah biaya di pelabuhan.

Menurut Rafki, BP Batam bisa membuat regulasi agar tarif tidak dikenakan seenaknya saja oleh perusahaan ekspedisi.

Ia juga menilai seharusnya BP Batam harus menelusuri adanya dugaan permainan harga dalam menentukan cost angkut dari pelabuhan-pelabuhan di Kota Batam.

“Kalau BP Batam tidak mampu mengelola pelabuhan secara efisien dan memberantas hantu-hantu di pelabuhan itu maka serahkan saja pengelolaan pelabuhan pada BUMN yang sudah berpengalaman,” kata rafki, lagi.

Rafki khawatir ada oknum oknum aparat yang “titip harga” pada perusahaan-perusahaan ekspedisi yang ada sehingga biaya angkut jadi sangat mahal.

Menurutnya, jika hal ini dibiarkan bisa membunuh perusahaan yang ada di Batam karena harga produknya tidak bisa bersaing di pasar internasional akibat mahalnya biaya transportasi.

Iklim investasi di Batam harus dijaga tetap kompetitif. “Perhitungan saya jika biaya angkut kontainer itu bisa diturunkan USD 200 saja, maka investor-investor yang ada saat ini di Malaysia akan masuk ke Batam,” ujar Rafki.

Menurut Rafki, BP Batam sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat harus bisa menerjemahkan keinginan Presiden untuk menggerakan roda ekonomi melalui penarikan investor. Jangan sampai di tingkat implementasi, kebijakan dan praktek yang dilakukan malah menghambat investor untuk masuk.

“Kita berharap dari pimpinan BP yang baru untuk membenahi pelabuhan yang carut marut ini. Ekonomi dan iklim investasi di Batam harus dijaga tetap kompetitif,” katanya.

Rafki juga menyarankan pentingnya pembenahan pelabuhan peti kemas dengan sistem Roro, jika tidak memberikan nilai tambah untuk penurunan cost angkutan laut di Batam.

“Pelabuhan petikemas berkonsep Roro ini berpotensi juga sebagai tempat penyelundupan karena jarang diawasi oleh bea cukai. Jadi BP Batam Tidak boleh lepas tangan. Apalagi seolah tampil jadi Jubirnya perusahaan ekspedisi asing yang beroperasi di Batam,” kata Rafki.

Ia menilai, apapun yang menjadi keluhan pelaku usaha di Batam harus segera ditanggapi. Bukan mencari pembenaran untuk organisasi sendiri dari masalah yang terjadi.

Rafki mengatakan, kejaksaan dan polisi sebenarnya juga bisa masuk menyelidiki kasus ini. Karena dari harga yang dikenakan indikasi permainan harga sudah kentara.

“Kalau ada aparat yang bermain dengan cara titip harga maka harus diproses secara hukum.

Saya dengar tanggal 30 Agustus ini ada pimpinan KPK yang datang ke Batam bertemu dan berdialog pengusaha. Hal ini juga bisa dilaporkan ke KPK. Investasi di Batam tidak boleh dikorbankan hanya akibat ulah segelintir oknum tertentu yang bermain,” kata Rafki. (koran bp)

Respon Anda?

komentar