DirJen P2P: Tak Ada WNI di Singapura Terjangkit Zika !

379
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Mohamad Subuh mengatakan informasi satu WNI yang terinfeksi Zika di Singapura rumor belaka.

“Siapa namanya, di mana alamatnya, saya saja nggak tahu, saya tanya pejabat kesehatan Singapura nggak ngerti dia, KBRI juga nggak tahu, artinya rumor saja ini,” ucapnya usai peresmian Tekonologi Tepat Guna (TTG) inovasi BTKLPP kelas I Batam di Kampung Teluk Lengung, Kamis (1/9).

Namun demikian, lanjut dia, menurut organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO,) Indonesia merupakan negara dengan kemungkinan penyebaran virus tersebut. Ini karena di Indonesia ada nyamuk Aedes Aegepty yang merupakan pembawa virus Zika.

“Tapi Indonesia belum ada terjadi positif Zika pada manusia, mungkin jika lebih rinci mungkin pada nyamuk sudah ada Zika, karena yang bawa Zika adalah Aedes Aegepty,” ungkapnya.

Maraknya kasus Zika di negara tetangga Singapura, membuat pihaknya melakukan penanganan khusus di Batam. Yakni dengan cara screening baik menggunakan thermo scanner maupun scanner yang ‘ditembak’ langsung ke kepala dengan infra red serta pemberian kartu kewaspadaan kesehatan pada wisatawan atau setiap orang yang masuk Batam baik laut maupun udara.

“Ini kebijakan khusus di Batam screening baik pelabuhan maupun bandara. Di wilayah lain seluruh Indonesia hanya di bandara saja,” ucapnya.

Menurutnya, hal penting yang dilakukan dalam upaya pencegahan Zika adalah dengan cara melibatkan masyarakat melakukan gerakan 3M plus. Hal ini dinilai efektif mengingat Zika ditularkan melalui gigitan nyamuk.

“Kalau kita bisa kendalikan demam berdarah, Zika bisa kita kendali, cara efektif adalah 3M plus. Brazil melakukanya, Amerika Serikat sekarang melakukan, kok kita yang hari yang berhadapan dengan masalah ini kok nggak laksanain,” ucapnya.

Terkait larangan WNI yang akan ke Singapura, dia menilai harapan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek agar masyarakat tidak ke luar Singapura jika tak ada hal penting agar diindahkan dan menjadi bahan pertimbangan.

“Kalau larangan tertulis itu yang keluarkan Kementerian Luar Negeri,” pungkasnya. (ceu/she/cr13)

Respon Anda?

komentar