Dispenda Karimun Berikan Pengurangan Pokok dan Denda Pajak

678
Pesona Indonesia
Iklan pemberitahuan tentang pengurangan pokok dan penghapusan denda pajak di Karimun. foto:tri haryono/batampos
Iklan pemberitahuan tentang pengurangan pokok dan penghapusan denda pajak di Karimun. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Karimun, telah memberlakukan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dimulai 1 Mei 2016 hingga 11 April 2017 mendatang, untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 mulai tahun 2003 hingga 2009 diberikan pengurangan 50 persen. Kemudian, untuk SPPT PBB-P2 tahun 2010 hingga 2013 diberikan pengurangan 25 persen untuk setiap tahun pajak.

”Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar PBB-P2 di tahun tersebut. Yang sekaligus dilakukan penghapusan denda dan sanksi administrasi piutang PBB,” jelas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Karimun, Firmansyah, kemarin (1/9).

Pengurangan pokok tagihan PBB-P2 ini, mengacu dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 tahun 2016 tentang pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelum di kelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Artinya, pihak Dispenda hanya melanjutkan pungutan pajak dari pelimpahan Pajak Pratama beberapa tahun lalu.

”Masih banyak yang menunggak, termasuk tunggakan piutang hingga Rp 30 miliar. Paling banyak ada di pulau Kundur, yang belum melunasi,” timpalnya didampingi Kabid Penagihan dan Pembukuan Dispenda Karimun, Faisal.

Masih kata Firman lagi, sementara penghapusan sanksi administrasi piutang PBB-P2 besarnya sanksi administasi berupa bunga yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak atau belum dibayar atau terlambat yang terdapat dalam SPPT atau STPD dapat di hapuskan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administasi piutang PBB-P2, dipersilahkan datang ke Dispenda Karimun, bagian penagihan dan pembukuan dengan mengisi formulir permohonan. Kemudian, membawa dokumen fotocopy KTP wajib pajak, STPD PBB-P2, fotocopy sertifikat tanah dan tanda bukti lunas SPPT tahun 2014 dan 2015.

”Pokoknya, kita ingin masyarakat taat pajak. Dan saat ini sudah banyak yang mengajukan formulir permohonan,” ucapnya.

Terpisah, salah seorang warga Tebing Yas mengeluhkan, tentang pengurusan pajak PPB yang ingin dibayarnya. Sebab, saat datang ke kantor Dispenda kata pegawainya tidak mengetahui proses pengurangan pajak. Dan bagian pengurusannya lagi keluar kantor.

”Saya berharap kepada pihak Dispenda agar, diberikan petunjuk dimana lokasi untuk berkonsultasi tentang pengurangan pajak PBB. Jangan dibola-bola seperti kemarinlah,” keluhnya.(tri/bpos)

Respon Anda?

komentar