KAMMI Desak Wakil Rakyat Tolak Kenaikan Gaji

1522
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Rencana kenaikan gaji anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan DPRD Kabupaten/Kota mulai menimbulkan riak-riak gejolak. Reaksi pun berdatangan meminta semua wakil rakyat menolak kebijakan tersebut.

Alasan yang muncul, selain anggaran tidak memungkinkan, juga gaji yang diterima selama ini cukup besar. Untuk itu jika masih ngotot menikmatinya, secara otomatis dinilai tidak pro rakyat.

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Romidi Karnawan, mengatakan bahwa pemerintah merencanakan kenaikan gaji anggota dan pimpinan DPRD itu tidak serta merta seluruhnya akan bisa naik. Melainkan sudah memiliki standar. Mulai dari kinerja, serta kemampuan keuangan daerah.

Akan tetapi di saat kondisi keuangan baik APBD dan APBN sedang terpuruk, seharusnya wakil rakyat tidak berharap banyak dengan kenaikan gaji itu. Ditambah lagi hasil kinerja yang sudah diperbuat untuk rakyat sebagai wakil rakyat itu belum memuaskan. Selama ini anggota DPRD setelah duduk itu terkesan makan “gaji buta”.

‘’Idealnya memang untuk ukuran di Provinsi Bengkulu belum layak gaji anggota DPRD naik. Sekarang ini saja gaji mereka sudah 14 kali lipat Upah Minimum Provinsi (UMP). Artinya sudah cukup mewah. Bahkan untuk unsur pimpinan setara pendapatan gubernur atau bupati. Jadi terlalu tamak kalau mereka masih sangat berharap akan kenaikan itu,’’ ujar Romidi seperti diberitakan Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group) hari ini (2/9).

Lanjut Romidi, kenaikan memang sudah 13 tahun tidak dilakukan. Saat ini gaji pokoknya memang untuk anggota Rp 2,2 dan pimpinan Rp 3 juta itu sudah cukup besar. Ditambah lagi ada tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi dan insentif lainnya. Yang hasilnya lebih dari 500 kali lipat dari gaji pokok mereka. Seharusnya juga wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan masyarakat yang sudah merupakan konstituenya.

‘’Jika banyaknya anggota DPRD yang menginginkan gajinya naik itu jelas akan berpengaruh dengan pemilu 2019 mendatang. Artinya masyarakat tidak akan ingin memilih wakil rakyat yang hanya mencari keuntungan pribadi. Untuk itu jangan harap akan bisa kembali terpilih bagi yang ingin mencalonkan diri di Pileg nantinya,’’ jelasnya.

Terpisah Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari PDI Perjuangan Agung Gatam mengakui bahwa pihaknya meyakini rencana itu belum akan terealisasi. Akan tetapi jika sudah diatur di undang-undang atau peraturan pemerintah, secara otomatis pihaknya akan mengikuti aturan itu.

‘’Kami kalau menolak tentu tidak. Begitu juga dengan gaji yang ada sekarang ini besar kecil itu relatif. Kemudian dasar kenaikan juga memang sudah 13 tahun tidak pernah ada kenaikan. Kalaupun tidak naik dengan kondisi gaji yang ada tetap cukup,’’ papar Agung yang juga anggota Komisi IV ini.(jpg)

Respon Anda?

komentar