Kejati Masih Melengkapi BAP Delapan Tersangka Kasus Korupsi

1780
Pesona Indonesia
Aris Hardy Halim (berkacamata) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos batam. foto: yusnadi / batampos
Aris Hardy Halim (berkacamata) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos batam.
foto: yusnadi / batampos

batampos.co.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, hingga saat ini belum melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi Bansos Batam dan juga dugaan korupsi Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Anambas di Tanjungpinang, ke Pengadilan Tipikor.

Pasalnya hingga saat ini tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Kepri masih melengkapi berkas acara pemeriksaan (BAP) terhadap kedelapan orang tersangka.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Kepri, Wiwin Iskandar, mengatakan nantinya setelah berkasnya lengkap, tim penyidik akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Peneliti sebelum akhirnya di limpahkan ke Pengadilan Tipikor.

“Masih dilengkapi BAP nya. Mudah-mudahan dapat segera selesai dan di limpahkan ke Pengadilan Tipikor,”ujar Wiwin, singkat, Kamis (1/9).

Seperti diketahui, Kejati Kepri telah melakukan penahanan terhadap enam orang tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemko Batam tahun anggaran 2011-2012 senilai Rp 66 miliar.

Keenam orang yang ditahan tersebut yakni Aris Hardy Halim, mantan wakil ketua DPRD Kota Batam, yang juga merupakan mantan Ketua PS Batam, Rustam Sinaga dan Khairullah yang juga pengurus PS Batam. Penetapan tersangka untuk pengurus PS Batam dilakukan, setelah tim penyidik menemukan adanya tindakan melawan hukum, yaitu tidak bisa mempertanggungjawabkan laporannya karena adanya mark-up atas dana hibah yang diterima senilai Rp 715 juta, yang membuat kerugian negara sifatnya total loss.

Selanjutnya, ada Junaidi, Sekretaris Bappeda Pemko Batam, Jamiat, Ketua Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Kota Batam, Abdul Samat, mantan Kasubbag Kesra Pemko Batam.

Hal serupa juga ditemukan tim penyidik, terhadap penyaluran dana insentif Guru TPQ se-Kota Batam. Yang mana modusnya memberikan insentif tidak sesuai aturan atau kriteria penerima. Sebagai contoh, yang menerima insentif bukan yang berhak mendapatkan insentif. Sehingga kerugian negara yang timbul dari penyaluran insentif itu senilai Rp 3,9 miliar dari angaran Rp 6,4 miliar.

Selanjutnya, ada mantan Sekda Kabupaten Anambas Radja Tjelak Nur Djalal (RTND) dan mantan Kadispenda Anambas Zulfahmi dalam dugaan korupsi pengadaan mess dan asrama mahasiswa Anambas di Tanjungpinang yang merugikan negara Rp 1,499 miliar dari Rp 5 miliar tahun 2010.

Penetapan dua tersangka dalam korupsi Rp 1,5 miliar dari Rp 5 miliar alokasi dana pengadaan mess mahasiswa Anambas tahun 2010 ini, didasari dari ekspos dan kesepakatan tim penyidik secara bulat atas tugas dan fungsi serta peranan Radja Tjelak Nurjalal dan Zulfahmi.

Karena perbuatannya yang menggrogoti keuangan negara, kedelapan tersangka tersebut dijerat dengan pasal 2, pasal 3 atau pasal 9 undang-undang (UU) nomor 31 jo UU nomor 20 tahun 2011 tentang UU tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar