Perda Investasi Belum Selesai, Pulau Koservasi Coremap sudah Ditawarkan Seumur Hidup

760
Pesona Indonesia
Ketua DPRD Lingga, Riyono. foto:hasbi/batampos
Ketua DPRD Lingga, Riyono. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Serbuan investor yang masuk ke Lingga dinilai menjadi peluang besar menambah pundi-pundi keuangan daerah. Lemahnya ekonomi global saat ini yang mengakibatkan pendapatan pajak menurun memberi dampak signifikan terhadap pembangunan Lingga ditambah lagi berkurangnya dana perimbangan pusat baik DBH, DAK maupun DAU yang mulai dilakukan bulan ini.

Investasi menjadui satu-satunya harapan daerah membuka simpul ekonomi yang terpuruk. Alokasi lahan investasi pun dibuka lebar, mengingat potensi besar perairan Lingga baik di bidang pariwisata, lahan pertanian, peternakan hingga lirikan Asosiasi Pengusaha Tingkok Kepri Indonesia (APTKI) untuk membuka smelter tambang timah di Pulau Singkep yang pernah jaya dengan hasil timah pada tahun 80-an.

Sayangnya, ditengah gencarnya membuka peluang investasi pemerintah daerah hingga kini belum memiliki kekuatan peraturan daerah (Perda) terkait investasi. Hal ini dikhawatirkan, akan berdampak terhadap investasi yang kebablasan. Seperti peruntukan pengelolaan kawasan Pulau Katang, Desa Benan yang kini telah dilakukan Izin Pelepasan Kawasan (IPK), untuk dibangun resort oleh investor asal Tiongkok dengan dana 35 US dollar atau setara dengan Rp 400 miliar lebih.

Perizinan yang dikeluarkan pemda setempat, hanya mengacu pada UU kehutanan. Padahal, Pulau Katang merupakan salah satu zona inti kawasan konservasi yang juga telah ditandatangai Bupati Lingga, untuk disahkan oleh KKP sebagai daerah perlindungan laut (DPL) pemkab Lingga. Artinya, sesuai UU pemanfaatan zona inti hanya boleh digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Sedangkan pariwisata bawah laut, sangat terbatas dengan aturan-aturan tertentu kecuali di zona pengembangan dan zona pemanfaatan.

Menanggapai persoalan ini, Ketua DPRD Lingga, Riyono yang ditemui koran Batam Pos di kantor DPRD Daik Lingga enggan berkomentar. “Terkait investasi di Pulau Katang, no comment lah dulu,” ungkap Riyono singkat.

Riyono mengaku bahkan tak mengetahui bahwa kawasan Pulau Katang adalah zona inti kawasan konservasi Coremap CTI. Padahal, sejak tahun 1999, dana Coremap mengalir bersama peran masyarakat menjaga ekosistem laut untuk keseimbangan laut karang maupun hewan langka dan sumberdaya ikan yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan. Sangat disayangkan, jika wacana melepas zona inti Pulau Katang, kepada investor yang telah dijaga masyarakat sejak 17 tahun terakhir tanpa ada koordinasi dan dinas kelautan dan bukan memanfaatakan zona pengembangan disekitar wilayah pulau tersebut seperti Pulau Bukit, Nopong dan lain-lain.

Riyono bahkan berasumsi, kondisi keuangan dan ekonomi yang kini terjadi secara global, membuat pemerintah daerah mempertimbangkan investasi 35 US Dollar tersebut. “35 juta dolar kenapa tidak kita pertimbangkan. Tapi tentu dengan aturan-aturan,” sambungnya.

Sementara terkait penyelesain perda investasi, Riyono mengaku belum berani membocorkan hal tersebut. Secara teknis, kata Riyono, pansus yang lebih memahami. Namun, beberapa waktu lalu, Bupati Lingga mengatakan terkait investasi di Pulau Katang akan ada kerjasama seumur hidup.

“Terkait jangka waktu kerjasama dalam perda Investasi belum berani kami bocorkan. Nanti pansus yang lebih tahu,” kata Riyono.

Dalam waktu dekat, kata Riyono pihaknya akan kembali menggelar rapat paripurna pengesahan Perda Investasi di kabupaten Lingga. “Perda investasi sudah selesai. Tinggal sedikit lagi.
Paripurna selanjutnya, ini akan disahkan,” tugasnya.

Informasi yang dihimpun Batam Pos, terkait investasi di pulau Katang, desa Benan tenaga ahli dari perusahaan sudah mulai turun melakukan survei di zona inti coremap tersebut. Informasi yang beredar, tenaga ahli merupakan warga negara asing (WNA) yang bekerja dengan pasport pelancong. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar