Perda RPJMD Belum Selesai, Bupati Anambas Tak Hiraukan Sanksi

771
Pesona Indonesia
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris.

batampos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, tidak ingin tergesa-gesa menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD). Sehingga Pemkab Anambas tidak menghiraukan Sanksi administrasi berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Menurutnya, pihaknya harus teliti untuk menyempurnakan RPJMD. Pasalnya,RPJMD harus sesuai dengan visi-misi Bupati-Wakil Bupati.

“RPJMD ini harus ?sesuai visi-misi kami, karena itu menjadi pedoman kami 5 tahun kedepan. Kami tidak ingin tergesa-gesa, kami harus teliti untuk menyempurnakan, agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Haris, Kamis(01/09).

Pihaknya sudah masukkan dalam tenggang waktu yang ditentukan, tapi yang sudah disampaikan itu belum tentu benar semua, sehingga harus ada perbaikan. Olehkarena itu harus ada verifikasi dulu untuk perbaikan. “Kalau tentang sanski,saya rasa tidak akan kena,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsul Umri, mengatakan, pihaknya masih membahas RPJMD dan masih banyak juga yang harus diperbaiki.? RPJMD menurutnya, harus sesuai dengan visi-misi Bupati-Wakil Bupati.

“RPJMD masih tahap penyempurnaan, kami juga harus teliti, karena ini menjadi pedoman Pemkab Anambas dalam program pembangunan 5 tahun kedepan. Sejauh ini, program SKPD aja yang perlu diperbaiki dan harus sesuai dengan visi dan mis Bupati serta harus disesuaikan dengan anggaran,” jelasnya.

Umri mengakui, pihaknya mengetahui sanski bila terlambat menetapkan Perda RPJMD. Namun, dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut, tidak ada petunjuk teknis, sehingga pihaknya tidak menghiraukan sanksi tersebut.

“Kami sudah konsultasi dengan Pemerintah Pusat, tetapi mereka juga mengakui kalau petunjuk teknis itu tidak ada, dan Pemerintah Pusat juga sudah menafsir bahwa seluruh daerah Kabupaten/Kota akan telat menetapkan Perda RPJMD,” terangnya.

“Pemerintah Provinsi Kepri juga belum menetapkan Perda RPJMD, tidak ada juga sanksinya. Ketika kami tanyakan sanksi untuk daerah, mereka (Pemprov Kepri) juga tidak bisa menjawab,” tambahnya lagi.(sya/bpos)

Respon Anda?

komentar