Ini Perda SOTK Lingga Yang Baru Disahkan

1077
Pesona Indonesia
Abdul Gani Atan Leman. foto:rpg
Abdul Gani Atan Leman. foto:rpg

batampos.co.id – Juru bicara gabungan komisi DPRD Lingga, Abdul Gani Atan Leman menyampaikan dalam rapat paripurna ranperda menjadi Perda Struktur Organiasasi Tata Kerja (SOTK) di Ruang Sidang DPRD, Daik Lingga mengacu pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan PP nomor 18 tahun 2016 tentang perubahan SOTK.

“Perumusan ini mengacu pada variabel umum dan teknis yang menyelimuti kondisi dan dilematika di Kabupaten Lingga,” papar Gani, Rabu (31/8) kemarin.

Disampaikan Gani, perumusan awal SOTK yang diusulkan, terdapat 40 urusan pemerintahan diantaranya 7 urusan pemerintahan dengan Tipe A, 17 urusan bertipe B, 12 urusan bertipe C dan 4 urusan pemerintahan menjadi bidang dan sub bidang.

Urusan yang dimaksud tersebut, lanjut Gani, termuat dalam 15 Dinas, 7 Badan, 9 bagian sekretariat daerah (Setda) dan 10 kecamatan.

Namun demikian, dikatakan Gani, dalam pembahasan dan rapat dengar pendapat yang digelar pansus pada 23 Agustus lalu di Kota Depok, terdapat beberapa pertimbangan dan telah melalui koordinasi dengan instansi terkait.

“Jadi ada beberapa urusan pemerintah yang dimasukkan dalam pertimbangan saat itu,” terangnya.

Sejumlah pertimbangan tersebut diantaranya terkait Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri dengan pola maksimal bertipe B.
Untuk urusan sisa yang digabung ke dalam Badan pemberdayaan masyarakat Desa BPMD yakni urusan transmigrasi.

Demikian juga penggabungan beberapa urusan pemerintahan menjadi Dinas sendiri, seperti Dinas Tenagakerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Sementara Dinas Sosial, Pemberdayaan, perempuan dan perlindungan anak.

Selain itu, Dinas pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Serta Badan Pendapatan yang awalnya menyatu dengan pembelanjaan dan aset, dipertimbangkan untuk berdiri sendiri menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Setelah melalui berbagai tahapan serta pertimbangan tersebut, dia menyimpulkan, bentuk SOTK Kabupaten Lingga untuk tahun 2017 menjadi 15 Dinas, 7 Badan, 9 Bagian Setda dan 10 Kecamatan.

Sementara itu, urusan pemerintahan sisa yang bergabung ke 9 Bagian Sekda yakni, Pemerintahan Desa, Perdagangan, serta urusan pemerintahan bidang Energi dan SDM.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lingga Alias Wello mengapresiasi upaya DPRD Lingga yang telah berhasil menyelesaikan Perda SOTK Pemkab Lingga sebelum batas waktu yang diberikan Mentri Dalam Negeri.

Perda tersebut disetujui bersama dengan dua perda lainnya yakni perda tentang konservasi sumberdaya air dan perda struktur kerja perangkat desa.

“Lingga merupakan daerah yang pertama menyelesaikan perintah perumusan Perda SOTK di Kepri. Suatu kerja yang luar biasa sekali antara eksekutif dan legislatif,” terang Awe sapaan Bupati Lingga.

Awe juga mengapresiasi kinerja pansus, meski waktu yang ada cukup sempit.”Butuh kearifan yang luar biasa bagi DPRD karena ini barang baru, dan diminta harus rampung selambat-lambatnya 31 Agustus,” tuturnya.

Dia berharap, struktur baru SOTK yang akan dipakai dalam pembahasan KUA PPAS APBD 2017 mendatang, mampu memperkecil kelemahan yang dimiliki Kabupaten Lingga, terutama soal minimnya anggaran dan SDM.

“Tidak ada kata lain, penyelesaian ini mengacu prinsip efesiensi. Kami berharap, hasil ini menjadi struktur yang ramping tapi kaya fungsi. Struktur baru ini juga diharapkan bisa sedikit menutupi kelemahan daerah dalam hal Anggaran dan SDM,” tutupnya. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar