Ribut Soal Tax Amnesty Salah Sasaran, Ini Penjelasan Pemerintah

1477
Pesona Indonesia
Tagline Tax Amnesty. Foto: http://www.pajak.go.id/amnestipajak
Tagline Tax Amnesty. Foto: http://www.pajak.go.id/amnestipajak

batampos.co.id -Beberapa pekan terakhir ini masyarakat di selruh Indonesia diresahkan dengan kebijakan tax amensty atau pengampunan pajak yang ternyata tak hanya menyasar wajib pajak yang memiliki dana di luar negeri, tapi juga di dalam negeri. Bahkan menyasar juga masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Namun, Presiden Jokowi menilai keresahan yang ditimbulkan atas penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak itu hanya dampak dari cara berkomunikasi.

Direktorat Jenderal Pajak diminta memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat untuk menghindari salah paham. Selain itu, Ditjen Pajak juga diminta fokus kepada wajib-wajib pajak kelas kakap.

Kamis (1/9/2016) kemarin, Presiden memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, dan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Pemanggilan itu khusus membahas soal tax amnesty. Bukan lagi soal capaian target, melainkan respons publik. Masyarakat kelas menengah ke bawah ikut khawatir mereka bakal terkena dampak kebijakan tax amnesty tersebut.

Usai pertemuan sekitar dua jam, ketiganya keluar Istana. Menkeu Sri Mulyani menolak saat wartawan berusaha mewawancarainya. ’’Pak Darmin saja, saya kan mau ke DPR,’’ ujarnya, lantas melambaikan tangan dan menuju ke mobilnya.

Darmin mengakui, secara khusus Presiden meminta pola komunikasi untuk sosialisasi tax amnesty diperbaiki.

’’Penjelasan-penjelasan lebih teknis yang ditata dengan baik, itu perlu dilakukan lebih sistematis di media elektronik,’’ ujarnya.

Tujuannya, penjelasan itu mampu membuat persoalan menjadi lebih terang. Tidak sampai menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu.

Berikutnya, lanjut Darmin, Presiden juga meminta Ditjen Pajak lebih fokus dalam mengurusi tax amnesty. Sesuai target awal, yang disasar adalah wajib pajak kelas kakap. Maka, Ditjen pajak diminta fokus ke wajib pajak besar terutama yang memiliki dana di luar negeri.

’’Mulai buat listnya, timnya di kantor pusat, kanwil, KPP (Kantor Pelayanan Pajak), dan mulai diajak secara konkret melakukan tax amnesty,’’ lanjutnya.

Daftar wajib pajak skala besar sebenarnya sudah dimiliki Ditjen Pajak. Data itulah yang nanti akan digunakan. Beberapa waktu belakangan, para wajib pajak besar itu sudah diberi kesempatan untuk berhitung mengenai dana yang akan dilaporkan untuk mendapatkan pengampunan. Karena saat ini sudah masuk September, maka dipandang sudah saatnya untuk mulai dipanggil. Ditjen pajak akan memanggil satu persatu wajib pajak besar yang ada dalam daftar.

Sebagai gambaran, tim yang akan dibentuk di kantor pusat misalnya, ada enam sampai tujuh tim. Masing-masing beranggotakan 5-6 orang. Masing-masing anggota mendapatkan target 50 wajib pajak besar. Satu persatu diundang dan dipersilakan untuk menggunakan kesempatan tax amnesty. Sebab, jumlah WP skala besar juga tergolong banyak.

Di level kanwil maupun KPP, Presiden juga meminta agar yang diundang hanya wajib pajak skala besar. ’’Ini di KPP malah memanggil yang kecil. Yang besar-besar saja,’’ tutur menteri 67 tahun itu. Di tingkat pusat, pihaknya akan memperbanyak sosialisasi melalui media televisi dengan bahasa yang mudah dipahami.

Untuk saat ini, pihaknya tidak akan berbicara soal target pemasukan negara. Yang terpenting saat ini adalah memaksimalkan seluruh kantor pajak yang ada untuk menggaet wajib pajak skala besar. ’’KPP itu ada 300, satu hari bisa dapat banyak,’’ tambahnya.

Saat disinggung mengenai persiapan menghadapi gugatan Muhammadiyah di Mahkamah Konstitusi, Darmin menyatakan tidak ada pembicaraan sama sekali. Sebagaimana diberitakan, Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menunda pemberlakuan tax amnesty. Bahkan, Muhammadiyah juga mengajukan gugatan uji materi UU Tax Amnesty ke MK.

Di tempat yang sama, Ken Dwijugiasteadi mengatakan, secara teknis sosialisasi akan sangat mengandalkan bantuan media. Khususnya, media televisi. ’’Bikin semacam TV Pool, semua TV dikumpulin,’’ ujarnya. Poin utamanya adalah bagaimana pesan sosialisasi tax amnesty itu bisa lebih cepat sampai ke publik tanpa membuat bingung.

Sejauh ini, hanya dua poin itu yang mejadi fokus Presiden. Sosialisasi dan target wajib pajak besar. Pihaknya tidak diminta hal lain, termasuk membentuk task force. Lagipula, Ditjen Pajak sebenarnya sudah memiliki task force.

Disinggug mengenai target wajib pajak yang bakal masuk, Ken menjawab diplomatis. Menurut dia, bisa saja Ditjen Pajak memprediksi berapa wajib pajak yang akan masuk. Namun, prediksi bisa saja tidak tepat setelah dilaksanakan di lapangan. (byu/jpgrup)

Respon Anda?

komentar