Sembilan Spesies Laut Ini Terancam Punah, Jadi Wajib Dilindungi

709
Pesona Indonesia
Kepala UPT KPPD Bintan, Syarviddint Alustco sedang memaparkan sembilan spesies ikan laut yang dilindungi kepada seluruh nelayan,UPT Perikanan dan instansi terkait di Ruang Pertemuan Zeus, Hotel Bintan Agro, Batu 36, Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (1/9).  foto:harry/batampos
Kepala UPT KPPD Bintan, Syarviddint Alustco sedang memaparkan sembilan spesies ikan laut yang dilindungi kepada seluruh nelayan,UPT Perikanan dan instansi terkait di Ruang Pertemuan Zeus, Hotel Bintan Agro, Batu 36, Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (1/9). foto:harry/batampos

batampos.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI telah menetapkan sembilan spesies ikan laut yang wajib dilindungi habitatnya di seluruh perairan Indonesia. Pasalnya dari hasil penelitian yang dilakukan World Wide Fund for Nature (WWF), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Institut Pertanian Bogor (ITB) mendapati habitat sembilan spesies ikan laut mulai terancam punah akibat maraknya perburuan ataupun penangkapan yang dilakukan nelayan.

“Saat ini kita masih melakukan tindakan persuasif kepada nelayan-nelayan Bintan. Namun jika nelayan tetap membangkang dan masih melakukan penangkapan ikan langka akan kita tindak tegas,” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KPPD), Syarviddint Alustco ketika menggelar sosialisasi peredaran dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi serta pendampingan konservasi jenis ikan dilindungi di Ruang Pertemuan Zeus, Hotel Bintan Agro, Batu 36, Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (1/9).

Dikatakannya, sembilan spesies laut yang wajib dilindungi karena habitatnya mulai terancam punah yaitu Dugong atau Duyung, Pesut, Penyu, Hiu Paus, Kuda Laut, Kima, Lola, Tripang, dan Napoleon. Semua spesies ikan tersebut banyak didapati dalam perairan yang berada di sembilan kecamatan se Kabupaten Bintan. Namun jumlah populasinya terus mengalami penurunan setiap tahun akibat maraknya perburuan.

Agar habitat spesies ikan langka itu tetap terjaga dan terlindungi, lanjutnya, DKP Bintan beserta UPT dan instansi terkait yang berada di tingkat kecamatan hingga desa akan melakukan pengawasan dan penjagaan.

“Jika didapati ada yang menangkap ikan tersebut akan kita tindak sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan,” jelasnya.

“Dikenakan Pasal 100 yaitu bagi nelayan kecil dipidana penjara dan denda Rp 100 juta. Sedangkan untuk nelayan kapal besar selain dipenjara juga didenda Rp 250 juta-2 miliar,” tegasnya.

Ditambahkannya, ada beberapa faktor lain yang mengancaman populasi spesies ikan yang dilindungi. Diantaranya faktor maraknya pembangunan wilayah pesisir atau reklamasi lahan pantai, tidak tertatanya pembangunan pemukiman penduduk, dan menjamurnya pembangunan resort dan terminal ferry internasional. Kemudian faktor yang disebabkan oleh nelayan yaitu maraknya aktivitas perikanan tangkap yang menggunakan alat tangkap kontradiktif dan pengambilan biota laut.

Berikutnya, kata dia, pembuangan limbah minyak hitam yang dilakukan kapal-kapal tanker ketika melintasi perairan internasional, kecelakaan lalulintas laut, dan pembuangan sampah sembarangan di laut.

“Aktivitas wisata di beberapa pantai juga ikut menyumbang kerusakan ekosistem laut. Sebab pengunjung pantai tidak bisa mengendalikan aktivitasnya selama menikmati rekreasi di pantai,” ungkap Syarviddint yang juga menjabat sebagai penanggungjawab Coremap CTI Kabupaten Bintan ini.

Sementara Kades Malang Rapat, Yusran mengatakan sudah melakukan sosialisasi terkait larangan menangkap ikan di kawasan konservasi dan larangan menggunakan alat tangkap berkapasitas besar kepada seluruh nelayan di wilayahnya. Bahkan juga telah mengumumkan kepada nelayan terkait pelarangan menangkap ikan yang dilindungi.

“Kalau di wilayah kita diberlakukan Perdes Nomor 3 Tahun 2011. Jadi bagi nelayan yang nangkap ikan di zonasi terlarang dan menggunakan alat berbahaya akan kita denda Rp 200 juta,” katanya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar