Gubernur Pastikan SOTK Pemprov Kepri Lebih Ramping

1077
Pesona Indonesia
Nurdin Basirun, Ketua DPW Partai Nasdem yang juga Gubernur Kepri. Foto: batampos
Nurdin Basirun, Ketua DPW Partai Nasdem yang juga Gubernur Kepri. Foto: batampos

batampos.co.id – Perubahan pembentukan dan susunan perangkat pemerintah daerah juga terjadi di tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan signifikan mengamanatkan agar disusun kembali perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan peralihan pengurusan dari atau ke pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah provinsi.

“Dalam penyusunan perubahan ini, kami memastikan susunannya bakal lebih ramping dan ideal,” kata Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi di Balairung Raja Khalid Kantor DPRD Kepri, Kamis (1/9) kemarin.

Agar terlaksana, Nurdin menyebutkan, ada delapan asas yang telah dikedepankan dalam penyusunan perubahan perangkat kerja ini. Mulai dari efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Karena itu kini dibentuk tipelogi dinas atau badan daerah sesuai dengan besarannya. Dinas atau badan daerah dengan kerja besar digolongkan dalam tipe A, sedang ke tipe B, dan kecil ke tipe C.

“Ini penting karena mengikut dinamika perkembangan penyelenggaran pemerintah dan juga tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik dengan optimalisasi seluruh perangkat daerah yang ada,” terang Nurdin seperti diberitakan Batam Pos (batampos.co.id group) hari ini (3/9).

Karena itu pula, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengintruksikan kepada jajarannya yang bakal terlibat pada panitia khusus pembahasan ranperda ini agar dapat bekerja maksimal. Mulai kemarin pula, kata Jumaga, sudah harus dimulai pembahasannya.

Mana-mana yang terlalu gemuk struktur kerjanya, harus ditandai agar segera bisa dievaluasi untuk efisiensisasi. “Karena kalau semakin gemuk tentu tidak sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Perlu dikaji berdasarkan pada volume beban tugas,” pungkasnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar