Kapolri Dorong Polda dan Polres Buat Inovasi Pelayanan Publik

794
Pesona Indonesia
foto: dite surendra / jawapos
foto: dite surendra / jawapos

batampos.co.id – Masyarakat dalam waktu dekat bisa mendapatkan pelayanan kepolisian yang lebih baik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mendorong Polda dan Polres untuk membuat inovasi pelayanan publik yang lebih memudahkan masyarakat.

Untuk menjamin hal itu terlaksana, Tribrata 1 (sebutan Kapolri) akan menerapkan sanksi dan penghargaan (reward and punishment) bagi yang berhasil dan gagal.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam dialog Jawa Pos Group di ruang Semanggi, Gedung Graha Pena Surabaya kemarin (2/9). Forum tersebut dihadiri sejumlah perwira tinggi Mabes Polri, Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji, dan pimpinan media massa di bawah Jawa Pos Group dari seluruh Indonesia.

Tito mengatakan, masyarakat saat ini butuh pelayanan polisi yang cepat. Yang harus dilakukan polda dan polres adalah membikin inovasi dalam hal pelayanan publik melalui digitalisasi. Misalnya pembuatan SIM online, STNK online, dan SKCK online, dan lain-lain. ”Semakin cepat, semakin baik,” katanya.

Karena itulah, dia sangat mengapresiasi tujuh inovasi pelayanan publik yang diluncurkan di Sidoarjo 1 September 2016 lalu. Inovasi tersebut adalah

 

  • SKCK online (Polres Sidoarjo),
  • Go SIGAP (Polres Gresik),
  • Jember Police Online atau JEMPOL (Polres Jember), dan
  • Panic Button (Polres Malang Kota).
  • Sistem Operasional Terpadu Online atau SOTO (Polres Lamongan),
  • Crime Alarm System (Polres Bojonegoro),
  • Sistem Siaga Bumi Wali (Polres Tuban).

Dengan terobosan tersebut, masyarakat tidak perlu bingung lagi saat akan membuat laporan ke polisi. Pelaporan bisa dilakukan dengan sangat mudah. Pelapor cukup mengisi sendiri form yang disediakan secara online.

”Sekarang tidak ada lagi. Laporan yang pakai mobil dilayani cepat, yang nyeker (tidak pakai alas kaki) disuruh duduk lama tidak dilayani,” ucapnya.

Polisi kelahiran Palembang itu punya pengalaman yang masih lekat dalam memorinya terkait laporan ke kantor polisi. Saat itu dia berpangkat letnan dua dan berdinas di Jakarta Pusat. Ketika sedang berjaga, sekitar pukul 03.00 ada orang yang melapor kehilangan mobil ke kantor polisi. Saat itu dia melihat seniornya melayani pelapor itu sambil malas-malasan. Bahkan, saat meminta KTP dilakukan dengan nada marah.

Hal itu tidak akan terjadi lagi dengan inovasi pelayanan yang menggunakan sistem online. Selain mempermudah, sistem tersebut juga mempercepat pengambilan tindakan. Seperti terobosan Panic Button. Menurut dia, ketika ada laporan kehilangan mobil dan memencet panic button, semua jajaran kepolisian di wilayah tersebut langsung bisa memonitornya.

”Langsung bisa tahu jam berapa hilang dan lokasinya,” jelasnya.

Dengan sistem itu, petugas terdekat bisa langsung mendatangi lokasi. Sedangkan petugas lainnya melakukan blocking jalan untuk mencegah pelaku kabur ke luar daerah. Petugas juga bisa langsung menggelar razia untuk mengepung pencuri sehingga tidak bisa kabur.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu menegaskan, inovasi seperti itu tidak dilarang. Sebab, tetap merujuk pada konsep pembangunan Polri sesuai rencana dan strategi yang sudah ditetapkan. Inovasi itu bisa dilakukan di tingkat Polda maupun Polres. Salah satu inovasi yang sudah pernah muncul tapi masih akan tetap dijalankan oleh Tito adalah quick respons time.

Alasannya, respon cepat tidak hanya menjadi standar pelayanan di Indonesia. Tapi juga di seluruh dunia. Respon cepat juga menjadi indikator kepuasan pelayanan publik. Dia mencontohkan saat bom Thamrin meledak pada awal 2016 ini. Dalam hitungan menit, sudah ada polisi yang berada di lokasi.

Karena itulah, dia menantang polda dan polres agar membikin sistem quick respons yang lebih baik. ”Kalau bisa baik, saya mau datang. Saya ingin lihat kenapa bisa begitu. Saya akan ambil tanpa malu untuk diterapkan di polda yang lain,” ucapnya.

Tito menambahkan, Polri memiliki 61 program yang dikendalikan dari Mabes Polri untuk mengawasi semua yang ada di daerah.

”Akan terlihat Polda dan Polres yang eksekusinya kurang dilaksanakan. Mana juga yang bagus. Pokoknya reward and punishment akan diterapkan,” tegasnya.

foto: dite surendra / jawa pos
foto: dite surendra / jawa pos

Dia menambahkan, Polri juga memiliki kebijakan yang sekarang sedang disosialisasikan untuk meningkatkan kepercayaan publik ke Polri. Sebab, saat ini tren kepercayaan publik terhadap polisi cenderung menurun. Hal itu berdampak negatif terhadap Polri, bangsa dan negara.

Padahal, Polri merupakan lembaga vertikal terbesar yang memiliki jaringan dari pusat hingga daerah. Memiliki 430 ribu personel, 33 polda, 500-an polres, 5.000-an polsek, dan 70 ribu personel Bhabinkamtibmas yang tersebar di hampir seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Tito menganggap bahwa kondisi tersebut menjadi ironis dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.

Menurut dia, problem utamanya adalah kinerja yang belum maksimal. Misalnya pelayanan publik, penegakan hukum di bidang reserse yang masih banyak komplain, kamtibmas, kerusuhan massal yang bahkan melibatkan kepolisian.

Selain itu, ada juga kultur di lingkungan organisasi dan individual Polri yang negatif di mata publik. Misalnya perilaku koruptif, arogansi kekuasaan, dan kekerasan yang berlebihan. ”Ini poin yang membuat publik menjadi kurang simpatik. Kami berusaha menaikkan kembali. Jangan sampai turun terus,” ujarnya.

Caranya dengan memperbaiki kinerja. Tito mengakui, memperbaiki kultur yang koruptif tidak gampang. Menurut dia, harus ada peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Sebab take home pay plus renumerasi, masih dirasa kurang. Khususnya di daerah yang berbiaya hidup tinggi.

Hanya saja, menaikkan citra polisi melalui perbaikan kultur dan kinerja, dalam persepsi publik proporsinya hanya 40 persen. Sisanya sebanyak 60 persen, persepsi publik lebih banyak ditentukan oleh media. Dia mencontohkan, 430 ribu anggota polisi yang baik, bisa tercoreng gara-gara ada seorang Wakapolsek Kemayoran yang ditemukan mabuk. Berita itu langsung tersebar di media dan mencoreng semua anggota polisi.

Ada juga contoh lain dengan kondisi berbeda. Saat ada kejadian polisi salah tembak, berita itu tidak muncul di media. Pada saat bersamaan, berita yang muncul adalah kisah Bripka Seladi yang sederhana dan dan suka membantu. Akibatnya, saat itu persepsi masyarakat terhadap polisi menjadi positif.

“Itulah kekuatan media,” ujarnya. (eko/ang/jpgrup)

Respon Anda?

komentar