Kualitas Jalan Lintas Barat Bintan Tidak Bagus, Kemenhub Akan Tegur Kementerian PU

910
Pesona Indonesia
Lori Box melintasi Jembatan Kangboi, Kecamatan Teluk Bintan, Jumat (2/9). Kendaraan yang bermuatan lebih dari 5 ton itu menjadi salah satu penyebab opritnya Jalur Lintas Barat. foto:hary/batampos
Lori Box melintasi Jembatan Kangboi, Kecamatan Teluk Bintan, Jumat (2/9). Kendaraan yang bermuatan lebih dari 5 ton itu menjadi salah satu penyebab opritnya Jalur Lintas Barat. foto:hary/batampos

batampos.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menegur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait amburadulnya pembangunan Jalur Lintas Barat sepanjang 44,3 Kilometer di Kabupaten Bintan. Karena kontruksi pembangunan jalan dan tujuh jembatan yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bahkan kondisi jalanannya setiap bulan mengalami kerusakan dan penurunan (oprit).

“Jalur Lintas Barat yang memiliki tujuh jembatan penghubung itu merupakan jalan nasional. Jadi wajib memiliki kontruksi pengaspalannya golongan dua. Namun kenyataannya di lapangan itu golongan tiga. Sehingga kami akan menegur Kemen PU, agar mereka mengetahui kondisi rill di lapangan,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Program dan Evaluasi Puslitbang Transportasi Jalan Kemenhub, Felix Iryantomo usai meninjau sarana dan prasarana Lalulintas di wilayah Kabupaten Bintan, kemarin.

Kehadirannya di Kabupaten Bintan untuk melakukan penilaian dalam rangka penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2016. Penilaian itu dilakukannya selama lima hari dari 29 Agustus-2 September bersama tim diantaranya Rudi Abisena, Yusuf David, Bejo Sri Wahono, dan Rifai Dyan Amananta.

“Mencangkup aspek sarana dan prasarana, penataan lalulintas, angkutan umum serta pelayanan instansi terkait terhadap masyarakat,” ucapnya.

Dari seluruh aspek yang dinilai, kata dia, didapati permasalahan terhadap Jalur Lintas Barat. Jalur sepanjang 44,3 Km yang memiliki tujuh jembatan penghubung antar kecamatan itu sangat beresiko tinggi terhadap keamanan dan kenyamanan pengendara. Pasalnya kontruksi pembangunan atau pengaspalan tidak sesuai diperuntukannya. Sehingga kondisi jalan banyak yang bergelombang dan berlubang. Bahkan penyambungan antara jembatan dan jalan sering terjadi oprit hingga 30 Cm setiap pekannya.

“Awalnya kita dapati keluhan dari masyarakat. Tapi ketika dicek, kenyataannya memang banyak masalah. Karena kualitas aspal yang digunakan sangat rendah dan minim lampu penerangan,” katanya.

“Dari informasi jalur ini selalu mendapatkan alokasi untuk pengaspalan kembali setiap tahunnya. Tapi kondisinya masih sangat memprihatinkan,” bebernya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bintan, Yandrisyah mengakui jika kondisi Jalur Lintas Barat banyak ditemui permasalahan sejak dahulu. Namun instansinya tidak memiliki kewenangan untuk mengurus permasalahan tersebut.

“Itukan bukan kewenangan kita. Karena yang melaksanakan proyek pengaspalan itu Satker PJN. Sedangkan kita hanya berhak mengontrol dan mengawasi lalulintas di jalur tersebut,” katanya.

Memang Jalur Lintas Barat itu ditetapkan sebagai jalan nasional. Karena pembangunanya dilakukan melalui APBN dan dilaksanakan oleh Satker PJN. Namun secara kualitas dan kuantitasnya, jalanan itu tidak masuk kedalam kategori golongan dua melainkan golongan tiga. Sehingga sangat dilarang keras bagi kendaraan yang bermuatan lebih dari 5 ton untuk melintasinya.

“Tapi kenyataannya banyak lori atau truk bermuatan lebih dari standarisasi yang melintas. Kita tidak bisa melarangnya karena jalur itu akses paling cepat yang menghubungi Batam, Bintan dan Tanjungpinang,” ungkapnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar