Pemkab Natuna Usulkan 330 PNS Pindah ke Provinsi

988
Pesona Indonesia
PNS Pemkab Natuna yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Mulai tahun 2018, Pemerintah akan merasionalisasi PNS yang kinerjanya rendah. foto:aulia rahman
PNS Pemkab Natuna yang baru dilantik beberapa waktu lalu. foto:aulia rahman

batampos.co.id – Sebanyak 330 pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV dilingkungan pemkab Natuna akan pindah ke pemerintahan provinsi.

Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna Suhendry Yadi mengatakan, 330 aparatur sipil negara secara otomatis diaplikasi oleh BKN, setelah terjadi perombakan SOTK didaerah.

“Sebanyak 330 eselon IV sudah diusulkan pindah di provinsi, ada juga pindah di pusat,” kata Suhendry, Jumat (2/9).

Dikatakannya, pindahnya 330 pejabat eselon IV ini hanya secara administrasi. Mereka tetap bekerja di Natuna, namun menerima gaji dari pemerintah provinsi dan pusat.

Pengusulan pemindahan ratusan pejabat eselon IV berdasarkan Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyesuaikan kewenangan beberapa SKPD yang langsung dialihkan ditingkat provinsi dan ditingkat pusat.

Selain itu, katanya, diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebabkan penyesuaian satuan kerja perangkat daerah yang harus dirampingkan dan pembentukan organisasi baru.

“Tentu peraturan pemerintah ini ratusan ASN dipindahkan secara administrasi ke provinsi,” jelasnya.

Suhendry merinci, PNS yang dialihkan ke provinsi dan pusat menyesuaikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya 2 orang di dinas pendidikan, 3 pengawas sekolah, tata usaha SMK 9 orang, tata usaha SMA 25 orang, guru SMK 50 orang, guru SMA 210 orang, 4 orang tenaga penyulu KB, 5 orang penyuluh perikanan.

“Selain itu terdapat 2 orang di dinas pertambangan dan energi pindah ke pusat, dua orang pindah ke provinsi dan 14 orang di dinas kehutanan,” kata Suhendry.

Sebelumnya, Sekretaris daerah (Sekda) Pemkab Natuna Syamsurizon memastikan, jumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan Kabupaten Natuna akan dikurangi, sebelum pengesahan APBD Natuna 2017.

Dikatakan Syamsurizon, dalam penyusutan jumlah SKPD tersebut banyak terdapat perombakan SKPD sebelumnya, baik pemisahan menjadi dinas tersendiri maupun digabung dengan dinas lain.

Misalnya, dinas kelauatan dan perikanan, setelah dirombak hanya akan menjadi dinas perikanan. Sebelumnya badan lingkungan hidup menjadi dinas lingkungan hidup. Tidak hanya itu, terdapat dinas perumahan dan penataan ruang, yang merupakan pemisahan dari dias PU.

Dispora juga akan dilebur, gabung di dinas pendidikan. Serta sebelumnya status kantor perpustakaan akan menjadi dinas perpustakaan. Dan bidang komunikasi dan informasi akan menjadi dinas sendiri, sekarang masih gabung di dinas perhubungan.

“Perombakan SKPD sudah final, Ranperda sudah diserahkam ke DPRD. Perombankan SOTK daerah dilingkungan pemkab Natuna merupakan langkah efesiensi anggaran daerah dalam mengoptimalkan percepatan pembangunan Natuna. B berdasarkan instruksi Mendagri tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” kata Syamsurizon.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar