Secara Tak Langsung DPRD Tolak PT KJJ Beroperasi di Jemaja

1145
Pesona Indonesia
Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Aliansi Penyelamat Hutan Anambas (APHA) dan DPRD KKA, Jumat (2/9). foto:syahid/batampos
Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Aliansi Penyelamat Hutan Anambas (APHA) dan DPRD KKA, Jumat (2/9). foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Tampaknya upaya PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) yang akan membuka perkebunan karet di Pulau Jemaja bakal membetur tembok karang. Pasalnya walaupun tidak secara terang-terangan menyebutkan DPRD Anambas menolak, namun DPRD telah menyampaikan surat dengan Nomor 071/DPRD.KKA.170.08.16 kepada pemerintah daerah yang intinya menolak perusahan asing itu beroperasi.

Wakil Ketua I DPRD KKA Umri, mengakui kalau saat ini pihaknya telah menyurati pemerintah daerah tanggal 29 Agustus silam. Dalam surat tersebut terdapat 6 poin. Beberapa poin diantaranya memperingatkan pemerintah. Seperti poin pertama yang berbunyi Pulau Jemaja dan Jemaja Timur berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2014, perubahan UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pulau pesisir dan pulau-pulau kecil pemanfaatannya diprioritaskan untuk kegiatan konservasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan budidaya laut.

Diperkuat lagi dengan poin kedua yakni Anambas sejak tahun 2011 lalu dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagai kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). “Dari poin itu kan sudah jelas sikap DPRD kemana DPRD memihak,” ungkap Umri yang didampingi Ketua DPRD Anambas Imran pada saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Aliansi Penyelamat Hutan Anambas (APHA) dan DPRD KKA, Jumat (2/9)

Hal ini diperkuat lagi dengan poin keempat dan kelima bahwasanya pemanfaatan pulau terkecil dengan modal asing harus dapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

“Pada poin e juga bisa diartikan kalau pabrik itu berdiri maka akan menimbulkan dampai horizontal, ini kan sudah jelas,” ungkap Umri.

Sebagai dasar dari surat tersebut. Bahkan DPRD juga mendesak pemerintah membentuk tim untuk mengkaji secara serius dan mengambil keputusan yang jelas berkaitan dengan rencana Pelaksanaan PT PT KJJ. “Kami tidak bisa mengatakan secara tegas menolak, tapi harus ada kajian dulu,” ungkapnya lagi.

Meski Umri sudah menjelaskan hal tersebut namun APHA belum puas dengan jawaban itu. Salah satu Anggota APHA Muslim, menyayangkan jawaban DPRD yang kurang tegas dan terkesan ngambang. “Itu rekomendasi yang tidak jelas, kalau seperti itu siapa saja bisa memberikan rekom seperti itu, lagi pula pemda juga sudah tahu hal itu,” ungkapnya di dalam forum.

Dirinya meminta agar DPRD membentuk Pansus agar dapat diketahui secara jelas dan gamblang tentang PT KJJ. Bila Perlu Muslim mengusulkan agar DPRD dapat ke Malaysia mengecek PT KJJ apakah perusahaan itu benar-benar layak atau tidak. “Kalau memang layak katakan layak kalau tidak katakan tidak dan silakan tolak KJJ,” ucapnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar