Wapres: Target Tax Amnesty terlalu Tinggi

975
Pesona Indonesia

batampos.co.id – Pemerintah mengakui target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) terlalu tinggi. Mereka pun tidak yakin target Rp 165 triliun dari program pengampunan pajak itu bisa masuk dalam postur APBN-P 2016.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan target Rp 165 triliun itu ternyata berasal dari data-data yang masih belum sepenuhnya jelas. Sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Imbasnya, target yang dipatok itupun sulit untuk bisa teralisasikan.

”Yang berlebihan ialah targetnya, yang berdasarkan data-data yang bagi kami juga tidak jelas,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (2/9)

Pantauan data terbaru dari laman Direktorat Jenderal Pajak petang kemarin menunjukkan jumlah uang tebusan yang telah masuk mencapai Rp 4,04 triliun atau 2,5 persen dari total target Rp 165 triliun. Perinciannya, dana tebusan pada Juli hingga Agustus sebesar Rp 3,12 triliun. Sedangkan pada bulan ini telah mencapai Rp 922,43 miliar. Sedangkan jumlah harta yang dideklarasikan Rp 190,957 triliun.

Lebih lanjut JK mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan program pengampunan pajak itu. Tapi yang kurang tepat adalah penempatan target yang terlampau tinggi.

”Yang berbeda kami hadapi hari ini ialah karena ketinggian targetnya,” tegas dia.

Meskipun telah ada kesimpulan target yang terlalu tinggi, tapi pemerintah masih menunggu itikad baik dari para wajib pajak untuk segera melaporkan harta kekayaannya yang belum sesuai. Pemerintah masih menunggu hingga akhir September untuk menentukan langkah berikutnya. Misalnya, pemotongan target yang sebenarnya telah masuk dalam postur APBN 2016 itu.

”Kalau September itu tidak tercapai tentu saja solusi yang ada tinggal pemotongan,” imbuh dia.

Pemerintah pun telah menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar para pengusaha yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya itu bisa segera melaporkan. Lantaran, batas waktu pelaporan pada periode pertama sampai 30 September. Periode kedua sampai 31 Desember dan periode ketiga 31 Maret.

”Saya tahu bahwa Sofjan (Sofjan Wanandi, red) sebagai pembina Apindo juga telah mengumpulkan pengusaha besar. Beberapa ratus orang itu tiga hari yang lalu dan mereka telah berjanji untuk segera merealisasikannya per September,”  terang JK yang punya latar belakang sebagai pengusaha itu.

Selain itu, JK juga menegaskan kembali fungsi dari pengampunan pajak. dia mengibaratkan program tersebut seperti taubatan nasuha dalam Islam atau pengakuan dosa dalam Kristen. Jadi, pengampunan pajak itu hanya diberlakukan bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya melaporkan seluruh harta kekayaannya.

”Selama Anda tidak salah ya Anda tentu tidak ada urusan dengan tax amnesty,” tegas dia. Pemerintah punya kewajiban untuk merahasiakan data-data wajib pajak dalam program tersebut.

Pemilik perusahaan Lippo Group James Riady (kanan) menyerahkan laporan pajak secara simbolis kepada Kakanwil DJP Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama di Kantor Wilayah Pajak khusus Wajib Pajak Besar, Gedung Sudirman, Jakarta, Jumat (2/9).  Kedatangannya tersebut dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), yang belum lama ini digulirkan pemerintah. Yang dilakukannya adalah deklarasi dan repatriasi atas harta pribadi yang dimilikinya. Sementara, terkait aset perusahaan hingga saat ini belum diputuskan untuk didaftarkan. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS
Pemilik perusahaan Lippo Group James Riady (kanan) menyerahkan laporan pajak secara simbolis kepada Kakanwil DJP Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama di Kantor Wilayah Pajak khusus Wajib Pajak Besar, Gedung Sudirman, Jakarta, Jumat (2/9).
Kedatangannya tersebut dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), yang belum lama ini digulirkan pemerintah. Yang dilakukannya adalah deklarasi dan repatriasi atas harta pribadi yang dimilikinya. Sementara, terkait aset perusahaan hingga saat ini belum diputuskan untuk didaftarkan.
FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Pengusaha besar mulai merespon ajakan pemerintah untuk ikut program pengampunan pajak. Kemarin, Chief Executif Officier (CEO) Grup Lippo, James Riyadi, menyambangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

James menyatakan keinginannya mengikuti pengampunan pajak.

“Jadi hari ini saya datang untuk melakukan hal itu (amnesti pajak),” ujarnya.

Ia mendukung keinginan pemerintah  melakukan reformasi struktural dalam ekonomi nasional yang salah satunya melalui reformasi perpajakan.

Dalam melakukan reformasi itu, kata James, negara harus memiliki kondisi fiskal yang kuat. Baginya, program pengampunan pajak bisa menjadi cara untuk menambah kekuatan fiskal negara.

Oleh karena itu, dia memutuskan ikut program ini dan akan mendeklarasikan serta merepatriasi harta. Bukan hanya secara pribadi tetapi semua perusahaan yang terafiliasi.

Meski begitu, ia enggan menyebutkan nilai keseluruhan yang diikutkan dalam program pengampunan pajak. Sebab ia menilai hal itu akan menimbulkan ketakutan pengusaha-pengusaha lainya lantaran harus menyebutkan hartanya kepada publik.

James Riyadi merupakan anak dari pendiri Grup Lippo, Mochtar Riyadi. Saat ini dia menjadi nahkoda bagi perusahaan tersebut, yang bergerak di berbagai bidang, di antaranya properti, ritel, keuangan hingga infrastruktur.

Mengutip Forbes, saat ini keluarga Riyadi menduduki posisi keenam terkaya di Indonesia, dengan total aset mencapai 2,2 miliar dolar AS.

Tak hanya di Indonesia, Lippo juga memiliki bisnis di negara lain, seperti Hongkong, Singapura, serta di wilayah Amerika utara. (jun/jpgrup)

Respon Anda?

komentar