Ini 4 Hal yang Bakal Dilakukan Menpora untuk Merevolusi PON

258
Pesona Indonesia

pon xix jabar

batampos.co.id – Sudah menjadi rahasia umum bahwa pekan olahraga nasional (PON) sudah lama melenceng dari cita-cita awal. Pesta olahraga nasional empat tahunan itu dulu adalah ajang pencarian atlet-atlet berbakat. Selain itu juga untuk menyiapkan dan memantapkan para atlet agar kompetitif di ajang internasional, terutama Olimpiade.

Namun kenyataannya, PON justru menjadi ajang adu gengsi setiap daerah, terutama tuan rumah. Pembajakan atlet dan perang bonus nyaris selalu terjadi. Bahkan, atlet-atlet Indonesia yang berprestasi di ajang dunia tidak risi untuk turun di PON dengan dalih mencari rezeki.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, sangat sadar dengan fenomena tersebut. Karena itu, dia berjanji untuk merevolusi aturan-aturan dasar PON. Namun, regulasi tersebut diperkirakan baru bisa diimplementasikan pada PON 2020 di Papua. Sebab, PON 2016 di Jawa Barat digelar tanggal 17 hingga 29 September mendatang.

Imam mengatakan, ada empat hal yang menjadi prioritas pemerintah untuk merevolusi PON. Pertama, hanya cabang olahraga Olimpiade yang dipertandingkan.

Kedua, PON akan diikuti atlet berusia maksimal 23 tahun.

Ketiga, transfer atlet antarprovinsi harus dibatasi. Pembatasan transfer ini penting agar masing-masing daerah melakukan pembinaan dengan baik.

Keempat atau yang terakhir adalah atlet-atlet yang sudah pernah berlaga di SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade tidak boleh lagi berlaga di PON.

“Kami mendengar bahwa PON ini dijadikan ajang mencari penghasilan tambahan bagi atlet-atlet kelas internaisonal. Makanya, nanti juga dipikirkan regulasi yang mengatur kesejahteraan atlet agar mereka tidak kehilangan sesuatu meskipun tidak turun di PON,” pungkas Imam.

Untuk PON 2016, Imam mengatakan bahwa persiapan Jawa Barat sudah matang. Politikus asal Bangkalan itu juga memuji pembagian anggaran yang tidak terlalu memberatkan pemerintah pusat. Jadi, mayoritas pendanaan berasal dari APBD, yakni Rp 2 triliun. Pemerintah pusat hanya membantu dana Rp 130 miliar. (c4/nur/jpg)

Respon Anda?

komentar