60 Penambang Pasir Tak Setorkan Pajak, Bintan Bakal Rugi Rp 5 Miliar Tahun Ini

446
Pesona Indonesia
Anggota tim gabungan berusaha menarik alat penyedot pasir di kawasan pertambangan, Jalang Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Selasa (29/3). Pemilik tambang akhirnya ditangkap. foto:harry/batampos
Anggota tim gabungan berusaha menarik alat penyedot pasir di kawasan pertambangan, Jalang Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Selasa (29/3).  foto:harry/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan bakal mengalami kerugian sekitar Rp 5 miliar dari pendapatan pajak tambang galian c atau pertambangan pasir darat dan batu granit tahun ini. Pasalnya dari 64 pertambangan yang beraktivitas di sembilan kecamatan hanya empat penambang yang menyetorkan pajaknya. Sedangkan 60 penambang lainnya belum ada itikad baik untuk melaksanakan tanggungjawabnya kepada daerah.

“Penambang pasir semakin banyak di Bintan. Tapi yang menyetor pajaknya masih sedikit. Kalau sampai akhir tahun masih seperti ini, pemerintah bakal dirugikan hingga Rp 5 miliar,” ujar Kepala Seksi Pembukuan dan Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKD) Bintan, Taufik hidayat saat dikonfirmasi kemarin.

Dari hasil survei DPPKD ada 64 penambang pasir darat dan batu granit yang masih beraktivitas mengeksploitasi hasil bumi di Kabupaten Bintan. Namun dari jumlah itu hanya empat perusahaan tambang yang menyetorkan pajaknya diantaranya dua perusahaan tambang pasir yaitu PT Tri Panorama Setia yang menggarap tambang pasir di Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang dengan luas lahan 45,4 hektare (ha) dan PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang merupakan perusahaan tambang pasir milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk pertambangan batu granit yang masih beroperasi adalah PT Mitra Investindo Tbk (Miti) dengan luas lahan garapan sekitar 67 ha dan PT Bintan Nusa Multi.

Pajak yang berhasil diraup Pemkab Bintan dari empat perusahaan itu pada tahun 2014 lalu bisa tembus diangka Rp 12 miliar. Namun di 2015 penyetoran pajak mengalami penurunan Rp 3 miliar atau hanya disetor sebesar Rp 9 miliar. Karena perusahaan berlegalitas itu mengalami penurunan penjualan pasir dan batu granit. Diprediksi, kerugian pada tahun ini akan kembali bertambah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Banyak penambang ilegal yang jual murah hasil tambangnya membuat pertambangan yang resmi kalah saing. Jadi penjualannya berkurang dan setorannya juga menurun,” katanya.

“Kita berharap Satpol PP, Polisi dan TNI bisa menindak tegas aktivitas pertambangan ilegal di Bintan. Sebab bukan hanya rugikan Pemda saja tapi juga rugikan perusahaan pertambangan yang resmi atau legal,” bebernya.

Sementara, Kepala DPPKD Bintan, Adi Prihantara mengatakan bedasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan hanya wilayah Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang saja yang diizinkan untuk tambang galian c. Di wilayah itu juga hanya empat perusahaan yang mengantongi izin resmi untuk melakukan eksploitasi pasir dan granit.

“Memang hanya empat perusahaan yang nyetor pajak. Karena itulah perusahaan yang mengantongi izin resmi. Sedangkan selebihnya yang ada di Bintan itu penambang ilegal dan keberadaannya merugikan negara,” akunya.

Penambang yang tidak mengantongi izin dan masih beroperasi itu berlokasi di Galang Batang dan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Tembeling di Kecamatan Teluk Bintan, Sakera dan Kampung Bugis di Kecamatan Bintan Utara serta Busung dan Lepan di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Mereka juga melakukan penjualan atau transaksi hasil tambangnya kepada pembeli. Namun pajaknya tak pernah disetorkan bahkan dapat dipastikannya juga tidak menyetor dana reklamasi.

“Untuk menindak tegas penambang ilegal bukan ranah kita. Begitu juga dengan pemberi perizinannya sudah ditangan Distamben Provinsi Kepri. Kita hanya menarik pajak saja itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014,” pungkasnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar