Ayah Bupati Banyuasin Juga Bakal Diperiksa KPK

376
Pesona Indonesia
Gedung baru KPK di  Kawasan Kuningan, Jakarta. KPK juga membuka kantor di beberapa daerah. Foto: istimewa
Ilustrasi. Foto: istimewa

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan menjadwalkan pemeriksaan sejumlah orang terkait penangkapan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, Minggu (4/9) kemarin.

Salah satu yang bakal diperiksa adalah mantan Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Amiruddin Inoed. Ayah dari Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian ini akan diperiksa sebagai saksi untuk anaknya yang ditangkap KPK karena diduga menerima suap ijon proyek di Dinas Pendidikan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, kemungkinan memeriksa Amiruddin selalu ada. “Kemungkinan semua yang berhubungan dengan bupati atau kasus ini pasti akan diperiksa. Siapa pun orangnya!” kata Basaria di kantor KPK, Senin (5/9).

Hanya saja, saat ini KPK belum memastikan siapa saja yang bakal dipanggil penyidik komisi antirasuah. Sebab, saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Minggu (4/9).

“Setelah diperiksa di Polda Sumsel, mereka diterbangkan ke Jakarta pukul 19.00, untuk diperiksa sampai dengan saat ini dalam rangka pengembangan,” kata Basaria.

Yan Anton Ferdian ditangkap karena menerima uang suap dari Direktur CV Putra Pratama Zulfikar Muharam sekitar Rp 1 miliar. Uang digunakan Yan dan istrinya, Tita, untuk memfasilitasi melaksanakan ibadah haji di tanah suci.

KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman, Kepala Bagian Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Banyuasin Darus Rustami, Kepala Seksi Pembangunan Mutu Pendidikan Dasar Disdik Banyuasin Sutaryo dan orang kepercayaan Yan, Kirman sebagai tersangka.

Atas perbuatannya Zulfikar sebagai pemberi suap dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Sedangkan penerima suap yakni Yan, Umar, Rustami, Kirman dan Sutaryo dijerat pasal 12 huruf a atau b dan atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHPidana. (jpnn)

Respon Anda?

komentar