Bintan Jadi Lokasi Pembuangan Limbah Minyak Hitam, KKP Pasang Alat Pendeteksi

1080
Pesona Indonesia
Limbah hitam yang sudah mengeras menyelimuti bebatuan dan pasir di pantai Pulau Putus, Tanjunguban Utara, tahun lalu. foto:rpg
Limbah hitam yang sudah mengeras menyelimuti bebatuan dan pasir di pantai Pulau Putus, Tanjunguban Utara, tahun lalu. foto:rpg

batampos.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mengatakan perairan Kabupaten Bintan sering dijadikan lokasi pembuangan limbah minyak hitam oleh kapal-kapal tanker asing. Limbah tersebut membuat air laut yang mengelilingi bagian utara kabupaten ini tercemar bahkan pantai yang diselimuti pasir putih nan indah di beberapa pulau menjadi rusak parah.

Dari hasil survei Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI, di Kabupaten Bintan tercatat dari Juni-September 2016 ada tujuh kawasan pariwisata jadi sasaran limbah minyak hitam. Diantaranya Pantai Kawasan Pariwisata Lagoi, Pulau Mapur, Pangkil, Berakit, Trikora, Tanjunguban, dan Lobam.

“Kita belum bisa memastikan kapal tanker yang membuang limbah minyak hitam itu. Apakah kapal yang lalulalang dari Batam atau Singapura. Saat ini KKP sedang menyelidikinya ,” ujar Pelaksana Seksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP RI, Risris Sudarisman ketika ditemui di Agro Bintan Resort, Batu 36, Kecamatan Gunung Kijang, kemarin.

Wilayah Perairan Kabupaten Bintan sedang dilanda musim angin utara. Bahkan kondisi cuaca yang sangat ekstrim itu diprediksi akan berlangsung hingga akhir tahun. Musim ekstrim itulah yang dimanfaatkan oleh kapal-kapal tanker asing untuk melaksanakan aktivitas pencucian tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) dan membuang hasil cuciannya atau limbah ke laut. Mereka melakukan itu untuk menghemat pembiayaan, sebab tarif pencucian tangki BBM dipatok oleh Singapura atau Batam mencapai miliaran rupiah.

Namun sangat disayangkan aktivitas pembuangan limbah yang dilakukan kapal-kapal tanker itu sulit dideteksi oleh instansi terkait di Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Pemerintah Pusat. Pasalnya kapal tanker itu membuang limbah sambil berlayar melintasi perairan internasional yang jaraknya 200 mill dari pulau-pulau di Bintan. Bahkan limbah yang dibuang tidak bisa terlihat secara kasat mata karena dicampur bahan kimia sehingga warnanya menyerupai air laut.

“Kita sudah koordinasi dengan kantor navigasi yang ada di Kepri. Untuk mengungkap kasus ini, mereka memasang alat radar di seluruh perairan di bagian utara Bintan,” katanya.

Radar yang dipasang Kantor Navigasi di perairan bagian utara Bintan itu sekitar 10 unit. Alat itu fungsinya untuk mendeteksi seluruh aktivitas kapal-kapal yang belayar di jalur perairan internasional. Bahkan juga bisa melacak kapal yang melakukan pembuangan limbah minyak hitam ke laut.

“Untuk prosesnya memang agak lama. Tapi jika kita berhasil mengetahuinya akan segera kita tindak tegas hingga sampai tuntas,” ungkapnya.

Sementara Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan, Rehabilitas, dan Perlindungan Hayati Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Ulia Fachmi mengatakan dampak dari limbah minyak hitam itu tidak sekedar mencemari air laut saja. Tapi juga merusak ekologi bawah air seperti terumbu karang, padang lamun, dan berbagai spesies ikan.

“Bahkan pulau-pulau yang memiliki topografi pantai dengan pasir putih yang memanjang nan indah ikutan rusak. Dampaknya wisatawan enggan lagi menggunjungi wilayah tersebut,” katanya.

Aktivitas pembuangan limbah minyak hitam itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena selain merugikan pemerintah dan pengusaha juga akan memupuskan mata pencarian nelayan. Untuk mencegahnya tidak hanya sekedar melibatkan fungsi dan peran dari instansi terkait baik itu horizontal maupun vertikal melainkan kesadaran dari masyarakat atau nelayan agar bisa turut serta dalam mengawasinya.

Nantinya, kata dia, pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan atau Monitoring Controlling Surveilance (MCS) akan dilaksanakan dengan sistem berbasis masyarakat. Cara seperti ini, menurutnya, bisa mendorong partisipasi masyarakat setempat atau kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang terbentuk memiliki andil dalam melindungi perairan wilayahnya masing-masing.

“Kita minta masyarakat kompak untuk mengawasi dan menjaga wilayahnya masing-masing. Jika ada kapal yang dicurigai segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar bisa ditindak lanjuti,” bebernya.

“Masyarakat juga bisa melakukan tuntutan kepada pihak kapal, daerah atau negara pembuang limbah itu. Yang penting harus kerja sama dalam melakukannya,” pungkasnya. (ary/bpos)

Respon Anda?

komentar