Ferry Tanjungpinang-Anambas Tidak Beroperasi Lagi

742
Pesona Indonesia
Feri Seven Star yang biasanya melayari rute Tanjungpinang-Anambas. foto:net
Feri Seven Star yang biasanya melayari rute Tanjungpinang-Anambas. foto:net

batampos.co.id – Setelah keluarnya surat dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang mengenai peninjauan kembali Rencana Pengoperasian Kapal (RPK), tiga kapal ferry yang biasa melayani rute Tanjungpinang-Anambas terhenti.

Pelayaran seluruh kapal ferry pun terancam terhenti karena surat dari Kantor Syahbandar dan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang ditujukan kepada Direktur Lalu Lintas dan angkutan Laut Dirjen Perhubungan Laut per tanggal 31 Agustus 2016 lalu yakni mengenai spesifikasi kapal dan lama perjalanan kapal ferry yang mencapai kurang lebih 9-10 jam untuk sampai tujuan.

Seharusnya untuk kapal cepat itu tidak boleh berlayar lebih dari empat jam tapi tiga ferry yakni VOC Batavia, Stans Nusantara dan Seven Star yang melayani Anambas memerlukan waktu 9-10 jam sampai tujuan. Bahkan dikabarkan pada jadwal pelayaran hari Senin (5/9) ferry tersebut sudah tidak lagi melayani rute ke Anambas karena surat itu berlaku mulai Senin (5/9).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Muramis, akan mengundang pihak KSOP Tanjungpinang untuk duduk satu meja terkait hal ini.

“Surat sudah saya baca tadi sekilas, itu mengenai standar kelayakan kapal. Bukan karena tidak layak, maksudnya itu lama sampai ke sini itu lebih kurang 10 jam. Menurut mereka, standar kapal yang sekarang itu berjalan untuk empat sampai lima jam. Jadi, dengan ukuran, standar, tinggi segala macam sudah dikalkulasikan mereka, karena gelombang tinggi,” ujarnya saat berada di ruang tunggu bandara khusus Matak.

Ia pun belum bisa menjelaskan perihal dikeluarkan surat tersebut ketika disinggung berkaitan dengan insiden kapal pompong di Penyengat, Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Termasuk, kejanggalan mengenai surat yang baru dikeluarkan setelah kapal ferry ini cukup lama beroperasi melayani rute Tanjungpinag-Letung-Tarempa itu.

“Oleh karena itu kami akan ketemu terlebih dahulu untuk membicarakan yang sebenarnya. Harus duduk satu meja dulu, gak boleh berasumsi jauh terlebih dahulu. Saya sudah memberitahu Pak Bupati dan Pak Wakil, besok hari Senin saya panggil KSOP nya, duduk bersama untuk dudukkan ada apa sebenarnya,” ungkapnya, akir pekan lalu.

Apakah surat itu turun karena terkait insiden pompong Penyengat yang tenggelam itu Muramis belum bisa jawab karena itu sebenarnya sudah masuk persoalan teknis. “Kalau teknis kan KSOP yang punya wilayah, kalau kebijakan baru kita yang tangani. Masalah ini belum final,” bebernya.

Informasi mengenai surat yang dikeluarkan KSOP Kelas II Tanjungpinang itu pun juga dibenarkan oleh Acai agen penjual tiket ferry
Anambas-Tanjungpinang. Ia pun belum bisa berbuat banyak ketika disinggung upaya yang akan dilakukan terkait surat yang dikeluarkan tersebut.

“Iya, baru dapat infonya dua hari yang lalu. Terhitung sejak Senin (5/9) ini. Mengenai upaya, kami masih belum tahu lagi,” terangnya.

Dalam surat bernomor UM.003/2/16/KSOP/.TPI-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Capt. Teddy Mayandi, M.Si tersebut didasari berdasarkan evaluasi dan pengamatan pihaknya di lapangan guna pelaksanaan pelayaran yang aman, nyaman serta pemenuhan standar yang peruntukannya. Ketiga kapal yakni Trans Nusantara, VOC Batavia, serta Seven Star Island tersebut dari sisi keselamatan dan keamanan dalam kategori berbahaya.

Hal ini didasari oleh beberapa sebab, diantaranya ketiga kapal merupakan jenis kapal penumpang kecepatan tinggi (High Speed Craft) yang berlayar tidak beloh lebih dari empat jam. Sementara, pelayaran dar Tanjungpinang-Letung-Tarempa dengan jarak tempuh lebih kurang 10 jam.

Pelayaran Tanjungpinang-Letung dengan jarak lebih kurang 175 mil kemudian dari Letung-Tarempa lebih kurang 45 mil melayari laut terbuka atau laut lepas. Dari parameter lingkungan NVCS Indonesia bahwa liner Tanjungpinang-Letung-Tarempa adalah diantara kelas C dan kelas B, dimana ketinggian ombak mencapai 4-6 meter dan kecepatan angin 7-9 skala beufort dimana sering terjadi badai.

RPK ini memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah RI nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan, Kepres RI nomor 65 tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS Convention 1974, Chapter X On Safety Measures for High Speed Craft (Kapal Berkecepatan Tinggi), Permenhub RI No. KM.65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, Permenhub RI No. PM. 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Permuatan serta Peraturan Dirjen Perhubungan Laut No. UM.48/18/20-00 tentang Pengawasan Kapal-Kapal Kecepatan Tinggi untuk Pelayaran Dalam Negeri. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar