Selain Ditolak Rakyat, Pembangunan PLTU Itu Juga Tak Disetujui Dewan

295
Pesona Indonesia
Tower PLN tegangan tinggi. Foto: PLN
Ilustrasi. Foto: istimewas for batampos

batampos.co.id – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) yang berlokasi di lahan milik PT Pelindo di Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Bengkulu terancam batal.

Sebab, tak hanya ditolak warga, tetapi pembangunan PLTU yang akan dilakukan Perusahaan PT Tenaga Listrik Bengkulu yang merupakan anak usaha PT Intraco Penta (Power Construction Corporation of China), dan PT Pelabuhan Indonesia II juga menuai kritikan dari wakil rakyat di DPRD Provinsi Bengkulu.

Politisi NasDem DPRD Provinsi Bengkulu H. Edi Sunandar mengatakan bahwa proses pembangunan PLTU yang akan menggunakan bahan bakar batu bara itu tidak bisa serta merta dilakukan. Butuh waktu panjang. Baik itu sosialisasi ke masyarakat, serta pembahasan dan pengkajian analisis dampak lingkungan (Amdal) yang paling utama.

‘’Kita bukan menghambat atau tidak setuju dengan pembangunan. Tapi kita tidak ingin kalau sejak awal sudah ditolak masyarakat namun terus dipaksakan dibangun akan menciptakan situasi yang tidak kondusif. Untuk itu baik itu investor dan Pemda Provinsi sendiri harus melakukan sosialisasi lebih dulu ke masyarakat secara menyeluruh. Kemudian sejauh mana kompensasi dan jaminan yang akan diberikan ke masyarakat. Jangan sampai setelah dibangun dan janji yang disampaikan ke masyarakat tidak terealiassi,’’ kata Edi Sunandar, seperti diberitakan Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group) hari ini (5/9).

Lanjut Edi, pihaknya berkeyakinan dampak ke masyarakat lebih banyak positifnya tentu akan didukung. Akan tetapi saat ini jika semua tahapan seperti Amdal belum dilakukan dan disosialisasikan itu tidak bisa didirikan. Sosialisasi juga tidak hanya orang-orang tertentu. Melainkan seluruh warga di Kelurahan Teluk Sepang itu harus dilibatkan.

‘’Saya yakin tujuan masyarakat itu baik. Mereka mendukung jika memang aspirasi mereka diakomodir. Masyarakat khawatir jika PLTU dibangun dan masyarakat hanya dapat penderitaanya. Walaupun hasil dari PLTU itu untuk menambah daya listrik masyarakat di Provinsi Bengkulu,’’ paparnya.

Diakui Edi, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kunjungan ke lokasi rencana pembangunan PLTU tersebut. Selain itu menampung sejauh mana aspirasi masyarakat. Termasuk akan memanggil Badan Lingkungan Hidup dan dinas instansi terkait bahkan investor yang akan membangun PLTU itu sendiri.

‘’Intinya jika memang dampak dari PLTU itu benar-benar positif dan tidak ada rakyat dirugikan kenapa tidak. Bengkulu memang membutuhkan tambahan daya listrik. Sehingga terhindar dari pemadaman bergilir. Tetapi hak-hak dan nasib rakyat harus menjadi perioritas dalam perhitungan pembangunan apapun yang ada di Bengkulu,’’ jelasnya.

Sementara Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Drs. Hermansyah Burhan mengatakan bahwa aspirasi masyarakat akan dibahas lebih lanjut. Akan tetapi tujuan pemerintah menyambut baik kedatangan investor untuk membangun PLTU tidak lain untuk memenuhi kekurangan listrik yang dibutuhkan masyarakat di Bengkulu.

Kemudian dampak positifnya juga akan menumbuh kembangkan dan mengoptimalkan usaha industri yang ada di Bengkulu. Sehingga mesin ekonomi masyarakat akan meningkat. ‘’Semua aspirasi masyarakat akan ditampung dan tetap akan dijadikan bahan pertimbangan. Namun kita juga mengimbau agar masyarakat dapat memahami dampak positifnya. Pemerintah tidak akan membiarkan rakyat tidak sejahtera,’’ pungkasnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar