Dana Repatriasi dari Program Tax Amnesty Baru Rp 12,9 Triliun

841
Pesona Indonesia

tax amnestybatampos.co.id – Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, mengatakan dana repatriasi yang masuk dari program pengampunan pajak (tax amnesty) hingga Senin (5/9/2016) telah mencapai Rp 12,9 triliun. Menurut Hestu, dana repatriasi tersebut termasuk dalam jumlah harta sebesar Rp 217,49 triliun yang telah dilaporkan 30.293 wajib pajak.

“Dari jumlah itu, deklarasi dalam negeri mencapai Rp 170 triliun dan deklarasi luar negeri mencapai Rp 34,1 triliun,” ucap Hestu, kemarin.

Hestu berujar, uang tebusan dari program tax amnesty ini telah mencapai Rp 4,63 triliun. Dari jumlah tersebut, uang tebusan sebesar Rp 3,83 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi nonusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sebesar Rp 519 miliar dari wajib pajak badan non-UMKM.

Sementara itu, menurut Hestu, uang tebusan dari wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam kategori UMKM telah mencapai Rp 273 miliar.

“Adapun uang tebusan yang berasal dari wajib pajak badan yang juga masuk dalam kategori UMKM telah mencapai Rp 10,7 miliar,” tutur Hestu.

Program pengampunan pajak telah berlangsung selama lima pekan sejak berlaku pada 19 Juli lalu. Dari program tersebut, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016.

Dalam mengejar target penerimaan dari tax amnesty itu, Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak besar dengan sistem door to door agar mereka mau segera mengikuti program pengampunan pajak.

“Semua wajib pajak (yang terdaftar) di kami sudah (didatangi), sekitar 500 wajib pajak. Dan itu wajib pajak yang prioritas,” ujar Mekar saat ditemui seusai Kampanye Simpatik Tax Amnesty di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Gedung Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (4/9/2016) lalu.

Untuk meningkatkan keikutsertaan wajib pajak besar dalam program tax amnesty, menurut Mekar, kantornya juga telah membentuk satuan tugas atau task force. “Mereka lebih prefer kalau kami yang datang ke lokasi mereka dan menjelaskan. Soalnya, wajib pajak besar suka agak risih kalau diskusi ada orang lain.”

Sementara Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan basis pajak (tax based) baru akan meningkat seiring dengan program amnesti pajak.

“Dia lapor harta baru, deposito baru, kan dia jadi basis pajak baru,” kata Suahasil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2016.

Diperkirakan, tahun depan penerimaan pajak meningkat 13,3 persen. Suahasil mengatakan kenaikan 13,3 persen tersebut masih cukup masuk akal. Pertumbuhan tersebut, kata dia, juga ditopang dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen, dengan inflasi sekitar empat persen.

Agar pertumbuhan tersebut bisa tercapai, Suahasil meminta kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak agar memperkuat intensifikasi dan pemeriksaan perpajakan. Terutama setelah periode amnesti pajak berakhir. Dia juga mengimbau agar Direktorat Jenderal Pajak lebih gencarĀ  mencari wajib pajak baru.

Meskipun berpengaruh positif pada penerimaan pajak, namun Suahasil belum bisa memastikan seberapa besar pengaruh amnesti pajak terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan.

“Masih harus dilihat perkembangan amnesti pajak pada September ini sampai Desember nanti,” katanya.

Ia menuturkan harus ada evaluasi terhadap pelaksanaan amnesti pajak. “Kami harus evaluasi,” tutur dia. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar