Diterjang Angin, Pos Pengawas Perikanan Penuba Ambruk

279
Pesona Indonesia
Pos Pengawas perikanan Desa Penuba yang ambruk. Foto:Putra untuk Batam Pos
Pos Pengawas perikanan Desa Penuba yang ambruk. Foto:Putra untuk Batam Pos

batampos.co.id – Pos Pengawas Perikanan Desa Penuba ambruk akibat kondisinya yang rusak berat ditambah cuaca ekstrim dan angin kencang yang terjadi dua pekan terakhir. Kewenangan pengawasan yang kini menjadi wilayah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri tersebut menjadi aset DKPPprovinsi Kepri setelah diserahkan DKP Kabupaten Lingga awal tahun 2016 lalu.

Pantauan dilapangan, pos pengawas yang dibangun menggunakan tongkat kayu persis berada dekat pelabuhan Bea dan Cukai. Tiang penyagga bangunan rapuh dan menua karena sejak dibangun belum pernah mendapat perawatan. Kondisi ini membuat bangunan berukuran 7 x 7 meter tersebut ambruk kedasar laut dan terendam air asin.

Ketua RW 1 Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Jaiz membenarkan kejadian ini. Ia mengatakan, sejak dua pekan terakhir bangunan tersebut telah ambruk.

“Kita tidak tahu penyebab pastinya kenapa bangunan ambruk. Dari laporan warga, terjadi ketika angin kencang kemarin,” ungkapnya.

Ambruknya pos pengawas tersebut, kata Jaiz, sudah dilaporkan ke pihak desa, maupun ke Camat setempat. Namun sampai saat ini belum ada evakuasi terhadap barang-barang di dalam pos pengawasan tersebut.

“Ini sudah kita laporkan ke camat juga, bahkan ke petugas. Kita menghindari agar jangan sampai alat-alat di kantor tersebut dijarah warga akibat diabaikan,” ungkapnya.

Sementara itu, ditempat lain, Kasi Pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lingga, Sabran Okta mengatakan terkait pos pengawas di Desa Penuba tersebut kini menjadi wewenang dan aset DKP provinsi. Sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, segala aset pengawasan telah diserahkan kepada provinsi sehingga wewenang perbaikan juga menjadi tanggung jawab provinsi.

Disampaikan Sabran, khusus di Kabupaten Lingga terdapat empat pos pengawas. Yakni pos pengawas Penuba, Pulau Mas, Pancur dan Tajur Biru. Kondisi pos pengawas diakui Sabran sangat memperihatinkan dan rusak berat. Pihaknya sejak beberapa tahun terakhir, dijelaskan Sabran, telah beberapa kali mengusulkan perbaikan. Karena keuangan daerah defisit beberapa tahun terakhir, perbaikan tak kunjung dapat terealisasi hingga keluar aturan UU baru yang kewenangannya berganti menjadi provinsi.

“Sudah beberapa kali kita usulkan untuk direhab. Tapi karena defisit, tidak bisa terealisasi. Aset ini, sekarang jadi milik provinsi. Jadi bukan wewenang kita lagi untuk perbaikan maupun pengawasannya,” papar Sabran.

Terkait kerusakan dan ambruknya bangunan pos pengawasan, kata Sabran, telah di laporkan kepada DKP provinsi. “Informasi terakhir yang kita terima, besok atau lusa sudah ada tim dari provinsi yang turun,” pungkasnya. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar